Jakarta (ANTARA News) - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) AP Batubara menegaskan soal figur pengganti Taufiq Kiemas (TK) sebagai Ketua MPR menjadi wewenang Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
"Saya selaku anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP meminta semua jajaran PDIP dalam suasana berkabung wafatnya H Taufiq selama seminggu mulai 8 Juni sampai 15 Juni 2013 agar tidak membahas siapa pengganti Ketua MPR," katanya menjawa pers di Jakarta, Selasa.
Ketika ditanya tentang sosok yang menyamai figur alamrahum Taufiq Kiemas, AP Batubara menyatakan sangat sulit mencari tokoh politik di Tanah Air sekelas dengan Taufiq Kiemas.
"Bukan hanya di PDI Perjungan. Tapi sangat sulit mencari tokoh politik sehebat Taufiq Kiemas," katanya.
Menurut Anggota Deperpu PDIP itu, figur pengganti Taufiq Kiemas, harus lah seorang yang "Soekarnois, Pancasilais dan Nasionalis". "Selama ini orang mengakui kalau Taufiq Kiemas seorang Pancasilais dan Soekarnois sejati. Karenanya penggantinya harus seperti itu," ujarnya.
Soal siapa yang nantinya bakal menggantikan Taufiq Kiemas, AP Batubara belum bersedia menyebutkan namanya. "Untuk saat ini, selama seminggu, saya belum mau menyinggung siapa yang bakal menggantikan Taufiq Kiemas. Saya masih bersedih kehilangan Taufiq Kiemas," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mengatakan pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR RI akan ditentukan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sesuai dengan struktur kepengurusan di DPR RI.
"Kami lihat dari struktur dulu yang ada di DPR RI, ada Pramono Anung, mbak Puan Maharani," katanya di Jakarta, Selasa.
Selain mereka berdua, Tubagus juga mengatakan ada Tjahjo Kumolo yang menjabat sekjen PDIP sekaligus anggota DPR juga berpeluang. Serta tokoh senior PDIP di DPR, Sidarto Danusubroto.
Sebagaimana diketahui, Sidarto merupakan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi I DPR RI.
Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengungkapkan secara etika tidak elok membahas pengganti TK saat ini, namun figur pengganti TK harus memiliki semangat yang sama memperjuangkan empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2013