infrastruktur ekosistem syariah mesti dibangun kolektif agar menjadi rumah besar yang bermanfaat luas, serta sanggup memfasilitasi pengembangan klaster-klaster strategisJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan bahwa infrastruktur ekosistem syariah harus dibangun secara kolektif sehingga menuntut kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan.
Wapres mengatakan ekosistem syariah berpotensi memberikan manfaat yang luas dengan klaster yang dapat dikembangkan seperti industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, serta bisnis dan kewirausahaan syariah.
"Untuk itu, infrastruktur ekosistem syariah mesti dibangun secara kolektif agar menjadi sebuah rumah besar yang bermanfaat luas, serta sanggup memfasilitasi pengembangan klaster-klaster strategis," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Gedung Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang, Banten, Jumat.
Wapres mengatakan bahwa Kawasan Islamic Financial Center atau IFC PIK-2 yang dibangun sejak 2019 merupakan ikhtiar bersama untuk menghadirkan ekosistem keuangan syariah. IFC PIK-2 diharapkan menjadi magnet sekaligus barometer ekonomi dan keuangan syariah bertaraf dunia.
Inisiatif pembangunan kawasan tersebut sudah lahir sebelum Indonesia tercatat meraih berbagai prestasi di pemeringkatan ekonomi syariah global.
Oleh sebab itu, ia meyakini hadirnya pusat keuangan syariah ini mampu menguatkan ekosistem ekonomi syariah nasional.
Baca juga: Wapres sebut transversal penggerak menuju Indonesia Emas 2045
Baca juga: Wapres minta ekonomi syariah berlanjut siapa pun presiden terpilih
Wapres juga berharap kawasan terintegrasi ini kelak menjadi ikon Indonesia, terutama pada sektor keuangan syariah, bahkan lebih maju dibandingkan pusat keuangan Islam yang lebih dulu hadir di Dubai (Uni Emirat Arab), Astana (Kazakhstan), Qatar dan negara lainnya.
Pada sambutannya, Wapres juga menyampaikan beberapa strategi agar IFC PIK-2 mampu memberikan penguatan terhadap ekosistem dan sinergi pemangku kepentingan ekonomi syariah nasional.
Pertama, Wapres meminta IFC PIK-2 terus menghadirkan pusat keuangan syariah dengan layanan terbaik dan tetap kompetitif, serta terus memanfaatkan dan mengoptimalkan kawasan baru agar menjadi rumah bersama yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan di dalamnya.
"Bangun semangat kepemilikan dan kebersamaan antarpemangku kepentingan, sehingga kawasan ini terus berkembang menjadi pusat informasi dan bisnis yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dan industri syariah, bahkan mampu menarik investasi-investasi baru syariah dari dalam dan luar negeri," katanya.
Kedua, Wapres meminta IFC PIK-2 terus membangun kolaborasi dan jejaring lintas sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Menurut dia, hal ini akan membuka kesempatan dan peluang kerja sama yang seluas-luasnya bagi semua pelaku usaha dan industri syariah, tidak sebatas pada sektor keuangan syariah.
Ketiga, Wapres mengharapkan IFC PIK-2 menggandeng partisipasi pengusaha syariah, termasuk UMKM, serta terus meningkatkan keterlibatan dan kerja sama yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dan UMKM.
Di sisi lain, jumlah pengusaha syariah di Indonesia masih terbatas, sehingga perlu upaya bersama untuk mendorong lahirnya pengusaha berbasis syariah melalui inkubasi atau "start-up", menguatkan pengusaha syariah yang telah ada, serta menghijrahkan pengusaha konvensional menjadi syariah.
Terakhir, Wapres meminta IFC PIK-2 melibatkan berbagai kelompok dan generasi muda. Sebab, sifat inklusif ekonomi dan keuangan syariah dapat diterima oleh berbagai kalangan.
Baca juga: Wapres meminta Kalteng gerakkan ekonomi baru usung 'kebaikan syariah'
Baca juga: Wapres: DPS harus seimbangkan "gas-rem" bisnis syariah di era disrupsi
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
