“Upaya percepatan konservasi dan restorasi itu dilakukan berkolaborasi dengan perusahaan internasional yang bergerak usaha konservasi hutan tropis,” kata Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor, Jumat.
Enggang Kaltara Project terlaksana sebagai tindak lanjut nota kesepahaman yang telah ditandatangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama perusahaan internasional itu pada Juli 2023 di Tanjung Selor.
Baca juga: Pemkab Nunukan dan TNI komitmen menjaga kawasan mangrove di perbatasan
Baca juga: 80 ribu hektare bakau di Kaltara jadi tambak udang, disorot DPR
“Kalimantan Utara memiliki potensi sangat besar untuk berinvestasi dan mengembangkan pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim,” kata Zainal A Paliwang.
Kalimantan Utara memiliki 13 kesatuan hidrologis gambut seluas 347.451 hektare yang ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129 / MENLHK/SETJEN/ PKL.0/2/ 2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologi Nasional.
Tiga belas kesatuan tersebut tersebar di tiga kabupaten yaitu Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau.
Adapun luas kawasan mangrove di Kalimantan Utara berdasarkan pola ruang mencapai 326.396,3 hektare , dengan satuan pemetaan sasaran rehabilitasi pada 2022-2023 adalah 181.553,61 hektare.
Gubernur mengatakan kekayaan hutan mangrove dan lahan gambut adalah keuntungan besar bagi Kalimantan Utara. Tidak hanya sumbangsih bagi penurunan emisi gas rumah kaca, tetapi juga merupakan peluang bagi Kalimantan Utara pada perdagangan karbon.
“Untuk itu Pemprov Kalimantan Utara telah melakukan program-program pengelolaan dan rehabilitasi melalui perangkat-perangkat daerah yang terkait,” ujarnya.
Baca juga: Bank Dunia bantu program rehabilitasi mangrove di Kaltara
Baca juga: BRGM targetkan menanam mangrove 25 ribu hektare di Kaltara
Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
