DKI bersama Bapanas sosialisasi program "stop pemborosan pangan"

Perlu dibangun mekanisme semacam bank makanan untuk pengelolaan pangan berlebih

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mewujudkan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi "stop boros pangan" di wilayah Jakarta.

"Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional melakukan Gerakan Selamatkan Pangan melalui sosialisasi stop boros pangan dalam hal pangan berlebih," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengajak tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengelola pangan berlebih yang masih layak konsumsi dan berpotensi terbuang. Selain mendorong penyusunan regulasi, kata Suharini Pemprov DKI Jakarta juga melakukan kerja sama dengan lembaga sosial seperti Food Bank of Indonesia (FOI).

"Food Bank of Indonesia (FOI) yang menjembatani antara masyarakat berlebihan makanan dengan masyarakat yang membutuhkan," ujar Suharini.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta juga menjamin sembilan stok bahan pangan di DKI Jakarta aman hingga akhir tahun 2023.

Setiap menjelang Ramadhan atau lebaran, misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengantisipasi stok pangan. Pihaknya juga selalu menghitung neraca pangan setiap tahunnya. Karena itu, masyarakat diminta tidak belanja secara berlebihan akibat panik terhadap ketersediaan bahan pangan.

Pemprov DKI Jakarta juga membangun ketahanan pangan di seluruh wilayah dengan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan.

Adapun ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebesar 98 persen berasal dari pasokan luar daerah. Sehingga, dengan disahkannya perda ini diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa seluruh penduduk yang tinggal di Jakarta tidak mengalami kendala dalam memenuhi kuantitas ataupun kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya.

Anggota DPRD DKI Israyani menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun bank makanan (food bank) untuk mengelola pangan berlebih menjelang masa kedaluwarsa.

"Perlu dibangun mekanisme semacam bank makanan untuk pengelolaan pangan berlebih ini agar bisa dimanfaatkan pada kelompok rentan atau rawan pangan di Jakarta," kata Israyani di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/10).

Israyani menuturkan, saran ini terkait Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan agar ada aturan yang lebih kuat untuk mendorong pemanfaatan pangan terbuang.

Baca juga: Kejari kembalikan aset tanah eks SMPN 225 ke Pemprov DKI

Baca juga: Heru soroti sejumlah instansi yang belum maksimalkan kinerja anggaran

Baca juga: Pemprov DKI jamin stok pangan aman hingga akhir tahun