Menkominfo sebut hoaks Pemilu naik hampir 10 kali lipat pada 2023

Pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan bahwa hoaks dengan muatan isu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 naik hampir 10 kali lipat dalam satu tahun terakhir.

"Sepanjang 2022 hanya 10 hoaks Pemilu, namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoaks Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoaks dibandingkan tahun lalu," kata Menkominfo Budi di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat.

Budi mengatakan peningkatan hoaks terkait dengan isu Pemilu itu makin terasa signifikan saat memasuki Juli 2023 dan terus meningkat hingga Oktober 2023.
Bahkan dalam data terbaru Kemenkominfo untuk 27 Oktober 2023 sudah ditemukan lagi tambahan sebanyak tiga hoaks baru yang menunjukkan bahwa penyebaran hoaks terkait Pemilu memang semakin memanas.

Penyebaran informasi tidak benar terkait pesta demokrasi lima tahunan itu paling banyak ditemukan melalui media sosial khususnya di Facebook yang merupakan media sosial pertama besutan Meta Group.

"Catatan kami menunjukkan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait pemilu paling banyak ditemukan di platform Facebook yang Meta kelola. Saat ini kami telah mengajukan take down (penurunan) 454 konten kepada pihak Meta,” ujar Menkominfo.

Meski begitu ditemukan juga hoaks terkait Pemilu di media sosial lainnya seperti TikTok, YouTube, SnackVideo, Twitter, dan Instagram.

Budi mencontohkan beberapa isu hoaks yang telah ditangani Kementerian Kominfo terkait Pemilu di antaranya seperti disinformasi "Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden setelah MK Kabulkan Batas Usia". Kementerian juga menemukan hoaks tentang "Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan".

"Tidak hanya menyasar para bacapres dan bacawapres. Isu hoaks dan disinformasi yang kami temukan turut menyasar reputasi KPU dan penyelenggaraan pemilu untuk menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) terhadap Pemilu," kata Budi.

Dia menyebutkan kehadiran hoaks di ruang digital Indonesia itu telah menciptakan information disorder (gangguan informasi) khususnya terkait dengan pesta demokrasi yang harusnya disambut dengan positif.

Maka, Budi mengharapkan seluruh lapisan masyarakat bisa memberi perhatian lebih sebelum membagikan informasi di media sosial maupun melalui aplikasi pesan instan. Dengan demikian semua pihak bisa terlibat untuk mencegah peredaran hoaks terkait Pemilu 2024 yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi bahkan bisa menimbulkan polarisasi.

"Seiring dengan narasi Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo mendorong kampanye 'Awas Hoaks Pemilu' sehingga ini menjadi pengingat agar masyarakat lebih berhati-hati saat menerima dan memberitakan informasi terkait pemilu," ujar Budi.