Cilacap (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat menduga ada gerakan yang ingin menggagalkan program pemutihan TKI yang melanggar batas izin tinggal di Arab Saudi.
"Salah satu indikasinya kemarin (kerusuhan yang terjadi di Konsulat Jenderal RI di Jeddah). Mereka memprovokasi sampai bakar-bakar supaya programnya batal," katanya di Cilacap, Selasa.
Jumhur mengatakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri pembukaan Jambore Buruh Migran 2013 di Balai Desa Sidaurip, Kecamatan Binangun, Cilacap.
Gerakan ini, kata dia, dilakukan oleh mafia yang menampung dan mempekerjakan TKI ilegal karena mengkhawatirkan tenaga kerja yang mereka tampung akan menjadi legal berkat program pemutihan Kerajaan Arab Saudi.
Dia menilai program pemutihan itu membuat mereka yang memperdagangkan TKI-TKI tidak berdokumen tak lagi bisa bergerak sehingga muncul gerakan yang seolah-olah ingin menggagalkan program pemutihan ini dengan berbagai cara.
Dia mensinyalir mafia-mafia penampung TKI ilegal ini ada di kota-kota Arab Saudi yang banyak dikunjungi orang asing seperti Jeddah, Mekkah, dan Madinah yang semuanya banyak didiami TKI yang sebagian besar diantaranya berdokumen resmi.
"Ada juga iming-iming dari sebagian orang, kita sebut mafia, ketika dia menjadi pekerja resmi, gajinya katakanlah 800 real atau Rp2 juta, kemudian ditawari dengan gaji di atas 800 real karena memang pasokan dan permintaannya tinggi sekali, sehingga pasar TKI itu menjadi mahal.
Beberapa TKI terbujuk, akhirnya mereka bekerja secara tidak prosedural dan ditampung oleh penampungan-penampungan ilegal," katanya.
Menurut dia, TKI-TKI yang ditampung mafia itu di antaranya TKI yang berkasus dan mantan anggota jamaah umroh yang tidak pulang ke Tanah Air karena ingin bekerja di Arab Saudi. Dengan demikian, baik yang ditampung maupun yang menampung akan mendapat uang.
"Sebagai penampung, tentunya dapat uang yang besar. Nah, ketika ada program pemutihan, mereka-mereka ini khawatir tidak ada penampungan karena TKI-TKI-nya menjadi legal semua," papar Jumhur.
Jumhur meminta pemerintah tidak terjebak oleh kerusuhan di KJRI Jeddah sehingga program pemutihan tetap berjalan.
Dia juga mengingatkan tempat-tempat penampungan TKI ilegal itu tersembunyi, bahkan kepolisian Arab Saudi tidak mengetahui lokasinya sehingga sulit digrebek.
"Kami mencegah jangan sampai ada orang yang masuk dalam jaringan itu. Makanya ketiga ada program pemutihan, kita dorong supaya TKI itu menjadi legal kembali, berdokumen kembali. Yang tidak mau, berusaha menggagalkan itu," tegas dia.
Jumhur menaksir jumlah TKI yang sudah terlayani dalam program pemutihan itu berdasarkan data hingga Senin sore (10/6) sore ini sekitar 54 ribu orang dari 100 ribu orang atau lebih. Mereka sudah dilayani namun program pemutihan ini mendadak.
"Kericuhan ini terjadi karena mendadak, ditambah provokasi tadi. Hari terakhir itu tanggal 9 kemarin, sehingga orang datang semua karena ketakutan tidak bisa dilayani," katanya.
Menurut dia, pemutihan izin tinggal TKI di Arab Saudi itu telah diperpanjang hingga 3 Juli 2013.
Dia mengharapkan setelah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pulang dari Jenewa, pemutihan itu bisa diperpanjang hingga Oktober 2013.
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
