Pemkab Natuna kerja sama perikanan dengan Kota Pekalongan

Kita ada peluang untuk meningkatkan PAD dari sektor perikanan. di Selat Lampa kita bisa membuat pelelangan ikan ....

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, melakukan kerja sama di bidang perikanan dengan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di bidang perikanan.

Bupati Natuna Wan Siswandi di Natuna, Jumat, mengatakan Dinas Perikanan Natuna telah melakukan kunjungan untuk mempelajari cara Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan memanfaatkan potensi perikanan.

Kota Pekalongan telah sukses mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi salah satu sumber PAD.

"Kita ada peluang untuk meningkatkan PAD dari sektor perikanan. di Selat Lampa kita bisa membuat pelelangan ikan yang nantinya dari situ kita dapatkan retribusinya," ujar wan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Natuna Hadi Suryanto mengatakan saat ini Kota Pekalongan telah mengirimkan dua orang tenaga ahli bidang pelelangan ikan untuk mengajarkan kepada pegawai di Dinas Perikanan Natuna.

"Kami sudah ke Oekalongan untuk mengadopsi kebijakan, pelaporan hingga kegiatan pelelangan. Sekarang mereka (tenaga ahli) ada di sini untuk mengajarkan cara melakukan pelelangan," ucapnya.

Ia menjelaskan peluang Natuna meningkatkan PAD dari sektor perikanan sangatlah besar karena Natuna memiliki sumber daya perikanan yang banyak.

Terlebih lagi kata dia, aturan penangkapan terukur menunjuk Natuna sebagai salah satu lokasi pendaratan ikan hasil tangkapan para nelayan yang melakukan penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711.

"Target kami kapal yang sudah beroperasi di WPP 711 yang nantinya masuk ke Natuna," ujar dia.

Ia menjelaskan nantinya pelelangan ikan dilakukan di Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Selat Lampa.

"di Selat Lampa ada TPI tapi milik pusat, kami sudah menyurati pusat untuk meminjamnya, prosesnya sudah 80 persen," jelas Hadi.

Ia menyebut jika pelelangan ikan beroperasi di Natuna, PAD Natuna akan meningkat sebab retribusi yang diambil dari TPI tersebut sebesar lima persen.

"Tapi kanu tengah melakukan kajian ulang agar retribusinya diturunkan karena terlalu tinggi," sebut dia.

Ia menyebut jika terwujud pemerintah dan masyarakat sangat diuntungkan sebab selain mendapatkan retribusi dari TPI pemerintah juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan.

"Kabarnya akan ada 100 kapal yang beroperasi di WPP 711, jika semua masuk ke sini dan satu kapal berhasil melelang ikannya sebanyak satu miliar kita dapat 2.5 persen dan dari pembeli 2.5 persen sudah berapa keuntungan yang didapat," ucap dia.

"Mereka juga akan membeli kebutuhan pokok di Natuna," tambah Hadi.