KemenKopUKM tingkatkan penerapan kebijakan berbasis kesetaraan gender

Upaya ini juga untuk mendukung pembangunan dan transformasi ekosistem entrepreneurship bagi UMKM terutama untuk wirausaha perempuan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dan United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) menggelar trade and entrepreneurship e-course learning untuk meningkatkan implementasi kebijakan berbasis kesetaraan gender.

“Upaya ini juga untuk mendukung pembangunan dan transformasi ekosistem entrepreneurship bagi UMKM terutama untuk wirausaha perempuan,” ucap Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim di Jakarta, Kamis.

SesmenKopUKM mengatakan pengembangan program dan kegiatan berbasis kesetaraan gender adalah salah satu prioritas KemenKopUKM. Berdasarkan dari World Economic Forum pada Global Gender Gap Report 2022, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara.

Sedangkan data dari Data United Nations Development Programme (UNDP) menunjukkan Indeks Pemberdayaan Perempuan atau Women’s Empowerment Index (WEI) 2022 menggolongkan Indonesia ke dalam kelompok pemberdayaan perempuan rendah di dunia.

“Bahkan dalam wilayah yang lebih spesifik seperti di Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, Indonesia hanya bertengger di posisi keenam,” kata Arif.

Pengarusutamaan gender dalam program pemerintah menurutnya memiliki dampak signifikan dalam menciptakan kesetaraan gender dan pembangunan yang berkelanjutan.

“Hal ini bukan hanya tentang memberikan peluang yang setara, melainkan juga tentang meningkatkan peran ekonomi dan sosial wanita, mengurangi ketimpangan gender, dan memastikan akses yang setara ke sumber daya dan pembiayaan,” tuturnya.

Oleh karena itu, Arif berharap pelatihan tersebut diharapkan dapat memperbaiki isu-isu kesetaraan gender, terutama dalam konteks perdagangan dan kewirausahaan, khususnya dalam sektor Koperasi dan UMKM.

“Kami telah mengeluarkan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07 Tahun 2020 tentang pedoman umum pelaksanaan program berbasis gender di bidang koperasi dan UMKM. Ini bisa dijadikan panduan dalam upaya memastikan pengarusutamaan gender termasuk perempuan dan disabilitas,” sebutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Acting Director UNCTAD Miho Shirotori mengatakan, kolaborasi UNCTAD dan ADB dengan Pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bagi para pemangku kebijakan tentang perdagangan, kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

“Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan meningkatkan kontrol perempuan dalam proses pembangunan,” kata Miho Shirotori.

Baca juga: Wapres: Kerja sama organisasi perempuan diperkuat pastikan kesetaraan
Baca juga: Menkeu: RI pastikan wanita punya kesempatan di sektor perekonomian
Baca juga: PBB ungkap 340 juta perempuan rawan miskin tanpa kesetaraan gender