Pemprov DKI jamin stok pangan aman hingga akhir tahun

"Bisa saya pastikan sampai Desember 2023 ini sembilan bahan pokok kita dalam kondisi yang aman," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Suharini menyebutkan, setiap menjelang Ramadhan atau lebaran, misalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mengantisipasi stok pangan. Pihaknya juga selalu menghitung neraca pangan setiap tahunnya.

Karena itu, masyarakat diminta tidak belanja secara berlebihan akibat panik terhadap ketersediaan bahan pangan.

"Selalu saya sampaikan, kita menghitung neraca bahan pangan itu satu tahun, kemudian saya putus per satu semester, berarti enam bulan. Namun demikian karena awal tahun itu adanya Ramadhan dan lebaran, persis kita potong-potong per tiga bulan," kata Suharini.

Baca juga: Warga diajak olah pangan lokal untuk cegah tengkes

Pada Desember 2023, Dinas KPKP DKI Jakarta akan kembali memeriksa setiap pemasok untuk mengecek dan menghitung ketersediaan pangan di tahun 2024.

"Kemungkinan tanggal 29, hari Selasa depan itu, kita sudah ketemu dengan teman-teman melakukan perhitungan awal," ujar Suharini.

Berdasarkan data Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) data terakhir Oktober 2023, beras mengalami lonjakan harga. Perkembangan harga pangan eceran di DKI Jakarta harga beras premium per 26 Oktober 2023 tercatat naik 0,40 persen menjadi Rp15.050 per kilogram.

Sedangkan beras medium turun 0,45 persen menjadi Rp12.900 per kilogram. Harga bawang merah turun 0,35 persen menjadi Rp22.850 per kilogram, bawang putih naik 0,33 persen menjadi Rp36.270 per kilogram.

Baca juga: Dinas KPKP DKI promosikan diversifikasi pangan kepada masyarakat

Cabai merah keriting naik 2,27 persen menjadi Rp45.030 dan telur ayam naik 0,40 persen menjadi Rp27.860 per kilogram.

Menurut Suharini, kenaikan harga beras menjadi hal wajar karena adanya penurunan pasokan. Namun, dia berharap kenaikan itu tidak akan terjadi lama karena sudah ada beberapa daerah sekitar yang bekerja sama dan sudah masuk masa panen.

Pemprov DKI Jakarta juga menargetkan satu juta bibit cabai pada tahun ini yang nantinya cabai itu m disebar ke masyarakat.

Adapun kenaikan sejumlah bahan pangan itu menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, Dinas KPKP DKI Jakarta terus berkomunikasi dengan daerah tetangga, khususnya Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang menjadi Mitra Praja Utama (MPU).

Baca juga: Pemprov DKI optimalkan Gerakan Pangan Murah atasi kenaikan harga beras

Sebelumnya, Suharini menyebutkan kebutuhan pangan Jakarta berupa beras juga diperkirakan aman karena Jakarta memiliki 414 hektare lahan sawah yang hasilnya digunakan untuk membantu penyediaan kebutuhan pangan dari luar Ibu Kota.

"Terluas ada di Jakarta Utara 300 hektare sekian, sisanya ada di Jakarta Barat dan Timur," kata Suharini.

Melihat Jakarta yang per harinya membutuhkan 300 ton beras, kata Suharini, tentunya secara produksi sawah yang ada di DKI tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas KPKP DKI terus melakukan penguatan kerja sama antardaerah.