Dengan memberikan lapangan pekerjaan dampaknya akan lebih panjang, masyarakat juga akan merasa lebih terhormat...Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah sebaiknya memberikan kompensasi berupa penyediaan lapangan kerja untuk menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan bukan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), kata peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Eko Listiyanto.
"Dengan memberikan lapangan pekerjaan dampaknya akan lebih panjang, masyarakat juga akan merasa lebih terhormat dibandingkan menerima BLSM yang rencananya Rp150.000 per rumah tangga," kata Eko di Jakarta, Senin.
Menurut dia, BLSM tidak akan berdampak terlalu luas bagi masyarakat yang saat ini sudah keluar dari garis kemiskinan.
"Teori pemerintah itu agar daya beli 30 juta masyarakat miskin bisa terjaga, juga dengan masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan. Tapi menurut saya lebih baik sediakan lapangan kerja," kata dia.
Selain itu, menurut dia, dana kompensasi penerapan kebijakan BBM bersubsidi sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur dan mengoptimalkan penyediaan energi.
"Kalau uang yang ada hanya untuk BLSM, tahun depan akan seperti ini lagi, 2014 akan ada APBN-P lagi," ujar dia.
Peneliti Indef lainnya, Enny Sri Hartati, juga ragu BLSM bisa menjadi solusi untuk mengatasi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap daya beli masyarakat.
"Tidak ada mitigasi yang berdimensi jangka menengah untuk mengatasi kemerosotan daya beli. Yang dibicarakan hanya BLSM. Apa ini bisa menjadi obat saat daya beli turun signifikan?" kata Enny.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013
