Ekonomi Jakarta tumbuh 5,13 persen pada triwulan II 2023

model kepemimpinan Heru yang efektif sukses menahan angka inflasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2023 sebesar 5,13 atau lebih tinggi 0,18 persen dibanding periode sama 2022 sebesar 5,05 persen.

"Harus diakui kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dalam kurun waktu satu tahun terakhir telah berhasil mengendalikan inflasi dan menumbuhkan ekonomi," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Suharini menyebut model kepemimpinan Heru yang efektif sukses menahan angka inflasi sebagaimana ditarget Pemerintah Pusat sebesar tiga persen ternyata berhasil ditekan di bawah nilai inflasi nasional.

Hal itu bisa tercapai berkat kerja sama yang baik dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) DKI Jakarta, ucapnya.

Apalagi, saat kepemimpinan Heru di Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih dua penghargaan, yaitu sebagai TPID terbaik 2022 untuk kategori provinsi di wilayah Jawa dan Bali pada 31 Agustus 2023.

Lalu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut mengapresiasi langkah Heru pada 29 September 2023 karena berhasil menjadi kepala daerah yang mengoordinasikan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jakarta di tengah tantangan inflasi.

Adapun Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mencatat inflasi Jakarta secara kumulatif sejak Januari hingga September 2023 sebesar 1,89 persen, atau angkanya berada di bawah inflasi nasional sebesar 2,28 persen.

Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar menegaskan telah bersinergi dengan Pemprov DKI dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan menjaga inflasi.

"Di antaranya menjaga daya beli dan keberlangsungan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dengan mengendalikan inflasi tetap rendah dan stabil," ujar Arlyana.

Kedua, optimalisasi dan akselerasi realisasi belanja pemerintah terutama belanja modal terkait proyek strategis, termasuk peningkatan perubahan cara transaksi Pemerintah Daerah, salah satunya menggunakan QRIS.

Ketiga, kata Arlyana, mendorong kinerja investasi dengan menjaga pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi dan penguatan promosi investasi berupa Jakarta Investment Forum dan Investment Outreach di Luar Negeri.

Keempat, mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pemasaran, serta pameran UMKM untuk pembangunan ekonomi dan keuangan yang lebih inklusif.

Kelima, mendorong jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan QRIS. Terakhir, penguatan edukasi perlindungan konsumen terkait Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) berizin.

Serta mempersiapkan Jakarta pasca-IKN sebagai kota global melalui optimalisasi lima sektor utama dan pengembangan sektor potensial seperti pariwisata, transportasi, pergudangan, jasa pendidikan, dan kesehatan.

Baca juga: Dinas KPKP DKI catat sudah 30 ribu pelaku UMKM ikut program pelatihan
Baca juga: Omzet UMKM binaan Dinas KPKP DKI capai Rp144,43 miliar
Baca juga: Senator: DKI punya potensi besar kembangkan industri tanaman pangan