Dirut MRT sebut kebijakan angkutan umum tidak bisa lihat untung-rugi

di negara mana pun, tidak ada yang laba

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat mengatakan kebijakan pengoperasian angkutan umum seperti MRT tidak bisa melihat faktor untung-rugi karena di dalamnya ada hak publik yang harus dipenuhi.

“Pemerintah tentu rugi karena infrastruktur transportasi umum harus disediakan dan di mana pun, di negara mana pun, tidak ada yang laba,” kata Tuhiyat usai agenda Forum Jurnalis MRT di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Tuhiyat disampaikan sebagai respons atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengembangan MRT merupakan hasil keputusan politik daripada keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Ia mengatakan, pemerintah mewujudkan subsidi kepada pengguna MRT dengan skema kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) sehingga masyarakat dapat membayar biaya angkutan lebih rendah dari biaya yang seharusnya.

“Misal, saya mau naik dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, saya bayar Rp14 ribu, tapi sebetulnya saya harus membayar Rp31 ribu. Jadi, ada Rp17 ribu yang ditanggung pemerintah,” kata Tuhiyat.

Ketika pemerintah memandang operasional MRT tidak menguntungkan secara finansial karena harus menanggung subsidinya, PT MRT Jakarta mencatatkan sebagai PSO yang dibayarkan pemerintah sebagai keuntungan perusahaan, ujarnya.

Pada Selasa (24/10), Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta merupakan hasil keputusan politik yang ia ambil, bukan keputusan ekonomi yang melihat untung-rugi seperti di perusahaan.

Terlebih, Jakarta sudah memiliki rencana pembangunan moda transportasi semacam MRT sejak 1985

"Rencana itu ada, tetapi tidak dieksekusi. Memang ada problemnya. Dikalkulasi, dihitung, selalu rugi. Kesimpulan rugi, hitung lagi, kesimpulan rugi," kata Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Investor’s Daily Summit 2023 di Jakarta.

Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan MRT dinilai tidak menguntungkan setelah dikalkulasikan. Namun, Jakarta tidak akan bisa punya transportasi umum apabila pemerintah hanya berkutat pada faktor ruginya pembangunan tersebut.
Baca juga: Penumpang MRT selama dua bulan terakhir lampaui 100 ribu per hari
Baca juga: MRT Jakarta gencarkan program "pull" tingkatkan angka keterangkutan
Baca juga: Mengintegrasikan transportasi umum di Jakarta Raya