Kemendag sebut "volatile food" jadi tantangan ketahanan pangan

Pangan yang tidak bergejolak pasti masuknya ke yang pangan olahan, sudah bukan komoditi dan bukan masuk volatile food, masuk inflasi inti

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BK Perdag) Kasan mengatakan volatile food atau komoditi pangan yang bergejolak, masih menjadi salah satu tantangan pada ketahanan pangan nasional.

Kasan menjelaskan, volatile food selalu berulang setiap tahun. Hal ini dipengaruhi oleh panen, gangguan alam hingga faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

"Pangan yang tidak bergejolak pasti masuknya ke yang pangan olahan, sudah bukan komoditi dan bukan masuk volatile food, masuk inflasi inti. Jadi menurut saya, solusinya adalah bagaimana dari volatile food menjadi komponen inflasi inti," ujar Kasan dalam seminar bertajuk "Tantangan Perdagangan Pangan Global" di Jakarta, Rabu.

Menurut Kasan, untuk bisa mengubah volatile food menjadi inflasi inti maka dibutuhkan sebuah teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pangan.

Ketahanan pangan Indonesia masih tertinggal jika dibanding dengan Singapura, Malaysia dan Vietnam. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Singapura lebih banyak melakukan impor pangan. Namun, penanganan masalah ketahanan pangan pada Negeri Singa tersebut lebih baik dibandingkan Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa negara yang bergantung pada perdagangan pangan luar negeri, belum tentu kesulitan dalam menanggulangi ketahanan pangan. Sementara Thailand, yang banyak melakukan ekspor pangan, nilai indeks ketahanan pangannya lebih rendah dari Indonesia.

"Negara yang statusnya produsen atau importir besar belum menjamin sesuatu, belum tentu status ketahanan pangannya baik," kata Kasan.

Kasan mengatakan bahwa perdagangan pangan menjadi salah satu solusi untuk ketahanan pangan. Dalam catatan global, pangan belum menjadi lima besar komoditi yang diperdagangkan.

Lima komoditi yang masih menjadi primadona pada perdagangan global adalah bahan bakar mineral, mesin listrik dan peralatannya, mobil, produk kimia serta plastik.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan berbagai kerja sama perdagangan internasional untuk mendukung ketahanan pangan seperti dengan World Trade Organization (WTO) guna meningkatkan produktivitas, mendapat fasilitasi perdagangan, pengelolaan stok dan kerja sama internasional.

Selain itu, sebagai Ketua ASEAN 2023, Indonesia melalui The ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) mengusung berbagai Priority Economic Deliverables (PEDs), di mana salah satu PED adalah ASEAN leaders Declaration on Strengthening Food Security.

Sementara melalui ASEAN Economic Minister, mengusung dua PED yang dapat mendukung ketahanan pangan di Asia Tenggara, yakni Full Implementation of Electronic Certificate of Origin through the ASEAN Single Window dan Roadmap of ASEAN Harmonised Standars to Support Sustainable Development Goals (SDGs) Implementations.