Medan (ANTARA News) - Keinginan masyarakat Sumatera Utara untuk menjadikan provinsinya sebagai salah satu zona ekonomi khusus disambut baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menekankan agar pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah dari status itu dilakukan secara baik-baik. "Saya dukung itu, keinginan Saudara Guberunur Sumatera Utara itu baik. Marilah kita bicarakan itu secara baik-baik agar semuanya bisa menjadi seadil mungkin. Pemerintah Pusat memerlukan dana untuk membiayai semua hal yang tidak ditanggung pemerintah daerah. Begitu pun pemerintah daerah harus memiliki pendanaan untuk membiayai semua hal yang menjadi tanggung jawabnya," katanya di Medan, Kamis petang. Yudhoyono berada di Medan untuk meresmikan penyerahan 500 rumah di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, yang rumahnya hancur tersapu gelombang tsunami akhir 2004. Perumahan kembali para pengungsi itu dilakukan memakai dana sebanyak Rp21,8 miliar di atas tanah seluas 12 Ha. Presiden yang didampingi Nyonya Kristiani Yudhoyono, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Ma`ruf, Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, dan sejumlah pejabat teras negara disambut Gubernur Sumatera Utara, Rudolf Pardede. Peresmian itu sendiri dilakukan di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara. Selain proyek perumahan itu, Presiden juga meresmikan pencanangan pembangunan sejumlah proyek kelistrikan, yaitu PLTU Labuhan Angin di Kabupaten Tapanuli Tengah berkapasitas dua kali 115 Megawatt senilai 186 juta dolar AS dan Rp114,7 miliar. Juga perluasan kapasitas PLTA Asahan I di Toba Samosir berkapasitas dua kali 90 Megawatt dengan anggaran 250 juta dolar AS yang dibiayai oleh investor China, China Huan Gian Engineering Coroporation. Jika perluasan ini sudah beroperasi pada 2008, bisa mengatasi kekurangan listrik sebesar 1.000 Megawatt, yang salah satu sumbernya adalah pengoperasian Bandar Udara Internasional Kuala Namu. Selain itu juga diresmikan pencanangan sistem interkoneksi kelistrikan se-Sumatera Utara yang sebagian besar mengandalkan sumber energi minyak bumi dan gas. Secara keseluruhan, sistem interkoneksi ini bisa menyediakan kapasitas terpasang hingga 1.250 Megawatt. Dalam sambutannya, Pardede sangat berharap Sumatera Utara bisa dijadikan zona ekonomi khusus, terutama karena provinsi ini memiliki keunggulan komparatif di bidang sumber daya alam dan industri berbasis agrokultur. "Kami sangat berharap, provinisi kami bisa ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai zona ekonomi khusus karena banyak hal yang bisa diraih jika hal itu ditetapkan. Tentu saja, masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia yang akan menikmati manfaatnya," kata Pardede. Data statistik Provinsi Sumatera Utara menyatakan, pada 2005 volume ekspor provinsi itu sebanyak 7,61 juta ton senilai 4,34 miliar dolar. Sementara impor dari mancanegara sebanyak 3,53 juta ton senilai 1,54 miliar dolar AS. Dengan surplus hingga 2,8 miliar dolar AS itu, sebagian besar perolehan dana disetorkan ke pemerintah pusat di Jakarta. Menurut Pardede, sebenarnya raihan angka itu masih bisa ditingkatkan lagi, namun terhambat beberapa hal.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
