Grobogan (ANTARA News) - Data yang berbeda antara Bakornas dengan data Pemda Provinsi Jawa Tengah tentang pengungsi korban gempa di Kabupaten Klaten harus segera diklarifikasi karena hal ini menyangkut dana bantuan jaminan hidup dari pemerintah pusat. "Kalau tidak ada klarifikasi nantinya akan memberatkan Pemda Provinsi Jateng dan Pemkab Klaten, dan ada yang terlewat soal penanganan bencana dari dampak bantuan asing," kata Tim Monitoring bencana gempa Jateng dan Yogyakarta dari DPR RI, Tjahjo Kumolo, ketika di Grobogan, Kamis. Ia mengatakan, bantuan asing ke wilayah bencana ada sekitar 120 tim harus dicermati karena bantuan asing ini seperti pabrik tenda di Solo bangkrut, karena tenda-tenda yang dibawa tim asing lebih bagus dan ternyata rakyat minta yang dari bantuan asing. Menurut dia, rakyat korban becana alam gempa yang melanda Klaten dan Yogyakarta lebih suka direhabilitasi dari tim asing, sehingga mereka bersikap menunggu. "Ini hanya sebagian kecil fakta yang ditemukan di lapangan, tetapi kami yakin akan banyak ditemukan lagi fakta yang menunjukkan perubahan baik perilaku sosial maupun ekonomi akibat hadirnya tim Asing," katanya. Menyinggung masalah pengajuan pemerintah untuk rehabilitasi- rekonstruksi, ia mengatakan, pemerintah telah mengajukan Rp11,7 triliun dan belum ada keputusan berapa beban ke APBN tahun 2007, di samping distribusi ke sektor juga belum ada. Pemerintah secepatnya melalui Bakornas untuk diklarifikasi data dengan Pemda Provinsi Jateng tentang pengungsi korban bencana, sehingga tidak terjadi perbedaan data, katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006