"Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya, terkait peran serta masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dipandang perlu dilakukan konsultasi publik atas RPM Komunikasi dan Informatika tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Direktorat Jenderal SDPPI," demikian pernyataan Kementerian Kominfo, Rabu.
Baca juga: Kemenkominfo pastikan HBS dihentikan bukan karena Starlink
Mengacu pada PP 43/2023, ada dua hal yang harus dibahas dalam peraturan pelaksana yang disiapkan Kemenkominfo yaitu pertama mengenai tata cara perhitungan faktor pengurang untuk jenis PNBP dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio.
Kedua mengenai indeks jenis pelanggaran pemenuhan kewajiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
Di samping itu, Kemenkominfo dalam pernyataannya itu menyebutkan bahwa RPM tentang penetapan tarif PNBP di Ditjen SDPPI disiapkan juga sebagai langkah memperbaiki birokrasi dan menyederhanakan aturan.
RPM Kominfo yang saat ini dibuka konsultasi publiknya tersebut akan memuat petunjuk pelaksanaan penetapan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Ditjen SDPPI Kemenkominfo yang meliputi penerimaan negara berasal dari penggunaan spektrum frekuensi radio,penerbitan sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi.
Selanjutnya berasal juga dari pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan denda administratif.
Bagi masyarakat yang memiliki pendapat, saran, maupun kritik membangun untuk Rancangan Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Direktorat Jendral Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) itu bisa menyampaikan tanggapannya lewat berkirim surel.
Konsultasi publik terbuka sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 dan masukan dapat disampaikan melalui email ke alamat fauz001@kominfo.go.id, lign001@kominfo.go.id, dan aria001@kominfo.go.id.
Baca juga: BAKTI Kominfo sebut slot orbit untuk proyek HBS tetap difungsikan
Baca juga: BAKTI Kominfo mereformasi organisasi ciptakan efisiensi kerja
Baca juga: Kemenkominfo mutasi pejabat tinggi untuk tuntaskan program prioritas
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
