KPU Lebak ajak warga tidak golput pemilu 2024

Lebak (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak di Provinsi Banten, mengajak masyarakat di daerah ini tidak masuk golongan putih atau golput pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kami terus menerus mengoptimalkan sosialisasi agar seluruh elemen masyarakat tidak golput," kata Ketua KPU Kabupaten Lebak, Ni’matullah, di Lebak, Rabu.

Masyarakat yang masuk daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024 dapat menggunakan hak politiknya untuk menentukan pilihan presiden, wakil rakyat dan perwakilan daerah.

"Mereka masyarakat jangan sampai golput dan merugi jika tidak memberikan hak suara di tempat pemungutan suara. Kami menargetkan hak pilih pada Pemilu 2024 mencapai 98 persen dari jumlah daftar pemilih tetap 1.048.643 jiwa," kata dia.

Baca juga: Pemilih pemula di Bengkulu tidak boleh terpengaruh dengan politik uang

Ia mengatakan, perbuatan golput tentu sangat tidak mencerminkan seseorang sebagai anak bangsa juga tak memiliki tanggung jawab untuk kemajuan negara itu. Pesta demokrasi sebagai sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang mampu mensejahterakan kehidupan rakyat menjadi lebih baik.

Dengan demikian, KPU Lebak mengajak masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024 dengan mendatangi di TPS di masing-masing lokasi.

Namun mereka berharap masyarakat memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik juga memiliki sumber daya manusia (SDM) memadai, rekam jejak yang baik dan tidak melakukan perbuatan korupsi. Selain itu, juga memiliki integritas terhadap ideologi Pancasila, UUD 45, dan cinta NKRI.

Baca juga: KPU: Pemilih TPS khusus peroleh surat suara berdasarkan dapil

"Kami minta presiden, wakil rakyat dan perwakilan daerah yang terpilih nanti benar-benar bisa membawa Indonesia maju juga kehidupan masyarakat sejahtera," katanya menjelaskan.

Ia menyebutkan, pelaksanaan pemilu secara serentak dipastikan dapat memengaruhi meningkatnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Selain itu juga tingkat kesadaran masyarakat menggunakan hak politiknya cukup tinggi, karena disatukan pemilu presiden, legislatif dan dewan perwakilan daerah. Karena itu, manfaat pemilu serentak itu sangat menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan.

Baca juga: PPLN Budapest data daftar pemilih tambahan luar negeri

Sebab, jika salah pilih tentu akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, sehingga mereka menggunakan hak suaranya pada pemilu itu. "Kami meyakini pemilu disatukan secara serentak membuat tingkat partisipasi masyarakat menjadi lebih besar," ujarnya.

Sementara itu, pemuka adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Jaro Saija, mengatakan, masyarakat Badui bebas menggunakan hak politik pada Pemilu 2024 dan tidak ada penolakan dari lembaga adat setempat.

Baca juga: Bandung targetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 capai 84 persen

"Kami berharap semua masyarakat adat dapat berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya dan tidak golput," kata dia.