Pemprov Riau menargetkan nol persen kemiskinan ekstrem Desember 2023

Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tugas bersama harus kita selesaikan, sehingga bisa menjadi nol persen.

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menargetkan pada Desember 2023 nol persen kemiskinan ekstrem di daerah ini dengan menggiatkan pembangunan infrastruktur, sanitasi lingkungan, penyediaan air bersih serta penyaluran bantuan zakat dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau.

"Pemerintah Provinsi Riau bersama Baznas Provinsi Riau terus bersinergi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem tersebut, sekaligus berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah ini," kata Gubernur Riau Syamsuar, di Pekanbaru, Selasa.

Menurut Gubernur Syamsuar, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi.

Selain itu, katanya pula, kemiskinan ekstrem juga termasuk ketidakmampuan pada pendapatan, akses pada layanan sosial. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 garis kemiskinan ekstrem diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan.

"Karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi tugas bersama yang harus kita selesaikan, sehingga bisa menjadi nol persen," kata Syamsuar.

Ketua Baznas Provinsi Riau Masriadi Hasan mengatakan untuk mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, maka Baznas Riau memiliki program bersama kabupaten/kota dalam bentuk pendayagunaan Rp750 juta untuk masing-masing kabupaten/kota.

Namun, katanya lagi, dana tersebut belum disalurkan kepada kabupaten/kota di Provinsi Riau karena alasan pengelolaan dari kabupaten/kota yang belum sesuai harapan.

"Setelah BAZNAS Riau melakukan pengawasan maka kami mendapati bahwa pengelolaannya tidak baik, sehingga menahan penyaluran zakat kecuali di Kepulauan Meranti yang memiliki pengelolaan yang baik. Dana yang harusnya sudah disalurkan itu saat ini masih ada di BAZNAS dan akan bisa disalurkan lagi jelang Desember 2023," katanya.

Ia mencontohkan data terkait kemiskinan ekstrem ada yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan, di Kelurahan Sri Meranti saat menyalurkan terdeteksi 1.800 warga miskin ekstrem. Namun setelah ditinjau ke lokasi, pihak kelurahan tidak menemukan jumlah miskin ekstrem hingga sebanyak 1.800 melainkan hanya 180 warga.

"Kami sudah melakukan pengecekan berulang-ulang, namun lurah setempat tetap tidak menemukan sebanyak 1.800 KK miskin tersebut, sehingga data tersebut harus diverifikasi lagi agar sesuai fakta di lapangan," katanya pula.

Dia menambahkan bahwa posisi Baznas Riau sesuai undang-undang adalah bagian dari pemerintah dan bertugas membantu pemerintah sebagai lembaga nonstruktural untuk menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsi Baznas.

"Karena itu kami terus berupaya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan sebagai bentuk komitmen dari Baznas dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemerintah nonstruktural. Sedangkan zakat yang terkumpul kini mencapai Rp43 miliar dan diprediksi hingga akhir tahun 2023 dapat terkumpul hingga Rp50 miliar," demikian Masriadi.
Baca juga: Gubernur Riau berupaya entaskan kemiskinan ekstrem melalui zakat
Baca juga: Pendistribusian zakat harus tepat sasaran hapus kemiskinan ekstrem