Kemenkeu berdayakan UMKM Lampung lewat pameran

Kami dari Kementerian Keuangan akan terus siap berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Lampung melalui program pameran bertajuk "Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023".

Pameran tersebut diselenggarakan di Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat pada Selasa.

"Kementerian Keuangan berkomitmen untuk melakukan pemberdayaan UMKM di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi 'Inisiatif Strategis Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu', salah satunya program 'Kemenkeu Satu Lampung UMKM Expo Tahun 2023'," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Wamenkeu mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu akan memberikan dukungan kepada UMKM Lampung melalui pemberian insentif.

Sementara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu membantu dalam pelaksanaan lelang produk UMKM dan memberikan keringanan utang bagi pelaku UMKM.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu turut mengembangkan dan menguatkan UMKM melalui program pembiayaan ultramikro (UMi) dan memberikan dukungan pelatihan dan pemasaran bagi UMKM.

Adapun dukungan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu adalah dengan memberikan edukasi, literasi, asistensi, dan koordinasi bea cukai kepada UMKM, baik yang sudah ekspor maupun yang akan memulai ekspor melalui Klinik Ekspor.

Selain melibatkan unit eselon I Kemenkeu, Sinergi Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu juga melibatkan badan layanan umum (BLU) di lingkungan Kemenkeu, seperti Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mendukung pemberdayaan UMKM yang produknya berkaitan dengan kelapa sawit.

Selain itu, terdapat BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang menyalurkan pembiayaan UMi kepada UMKM melalui berbagai macam saluran antara lain PT Pegadaian (Persero), PT Bahana Artha Ventura, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), serta sejumlah koperasi.

Sinergi tersebut merupakan salah satu upaya Kemenkeu mewujudkan tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan UMKM Indonesia.

Wamenkeu berharap sinergi tidak hanya dilakukan di internal Kemenkeu, tetapi juga dengan pemerintah daerah. Kolaborasi antarpemangku kepentingan diharapkan dapat mendukung berkembangnya UMKM sehingga mampu memberikan multiplier effect untuk perekonomian Indonesia.

"Produk Indonesia beredar di luar negeri bukan saja sekedar menghasilkan devisa, tapi yang jauh lebih penting adalah menghasilkan kebanggaan untuk Indonesia. Kami dari Kementerian Keuangan akan terus siap berkolaborasi dengan seluruh pihak yang terkait," ujar Suahasil.

Baca juga: Kemenkeu: UMKM ciptakan lapangan kerja bagi lebih 100 juta orang
Baca juga: Kemenkeu atur PMK 96/2023 soal impor barang kiriman guna lindungi UMKM
Baca juga: PIP Kemenkeu salurkan Rp138,1 miliar pembiayaan ultra mikro di Bali