Airlangga sebut pemerintah siapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi

Bantuan langsung tunai (BLT) untuk El Nino, lagi dimatangkan di Kementerian Keuangan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan ekonomi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, mulai dari insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk properti, bantuan beras hingga bantuan langsung tunai (BLT).

"Bantuan langsung tunai (BLT) untuk El Nino, lagi dimatangkan di Kementerian Keuangan," ujar Airlangga ditemui usai menghadiri BNI Investor Daily Summit 2023, di Jakarta, Selasa.

Airlangga mengatakan, BLT tersebut akan diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp200 ribu untuk November dan Desember.

Terkait berapa total anggaran yang dikeluarkan, Airlangga menyebut masih dalam tahap penggodokan oleh Menteri Keuangan.

Lebih lanjut, katanya lagi, bantuan beras akan kembali diberikan pada Desember sebesar 10 kilogram per KPM. Bantuan ini diberikan kepada 20 juta KPM yang telah terdaftar.

Airlangga juga menyampaikan, dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo, telah disetujui bahwa pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk rumah yang harganya di bawah Rp2 miliar hingga Juni 2024.

"PPN ditanggung pemerintah 100 persen sampai bulan Juni (2024), dan sesudah Juni sampai Desember tahun depan, 50 persen. Pokoknya untuk perumahan di bawah Rp2 miliar," kata Airlangga.

Sementara itu, sektor manufaktur tidak mendapat insentif lantaran dinilai masih dalam kategori baik dan ekspansif untuk Purchasing Manager's Index (PMI). Menurut Airlangga, yang menjadi sorotan justru sektor tekstil.

Pemerintah pun mengupayakan agar perbankan dapat mempermudah untuk proses restrukturisasinya.

"Sektor manufaktur kita kan PMI-nya masih bagus, relatif baik. Tinggal sektor tekstil saja, tentu kita minta dari perbankan untuk mempermudah restrukturisasi," kata Airlangga.
Baca juga: Pemerintah siapkan paket kebijakan jaga pertumbuhan ekonomi 5 persen
Baca juga: MenKopUKM sebut substitusi impor kebijakan ekonomi untuk perkuat UMKM