Kemenkeu: APBN disiapkan untuk antisipasi kenaikan harga pangan

Harga beras ini sudah menjadi masalah yang besar di seluruh dunia secara global. Ini antisipasi yang harus kita lakukan dan memerankan APBN sebagai shock absorber,.....

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan.

Sebagai contoh, beras menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga belakangan. Menurut Febrio, kenaikan harga beras tidak hanya menjadi isu Indonesia, tetapi juga pada level global.

“Harga beras ini sudah menjadi masalah yang besar di seluruh dunia secara global. Ini antisipasi yang harus kita lakukan dan memerankan APBN sebagai shock absorber, bagaimana kita memastikan pada titik krusial tertentu APBN siap melakukan perannya,” kata Febrio saat kegiatan BNI Investor Daily Summit 2023 di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Kemenkeu pastikan APBN siap hadapi guncangan global

Tingkat inflasi tahunan pada September 2023 tercatat berada pada level 2,28 persen, turun bila dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada bulan sebelumnya yang berada pada level 3,27 persen.

Meski inflasi tahunan menurun, komponen harga bergejolak (volatile food) mengalami inflasi ke level 3,62 persen yoy pada September 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut salah satu kontributor inflasi harga bergejolak adalah komoditas beras.

“Ada beberapa belanja yang perlu kita genjot, terutama di sisi ketahanan pangan dan stabilitas harga. Inflasi memang turun, tapi inflasi volatile food itu meningkat. Harga bawang dan cabai deflasi, tapi harga beras inflasi. Jadi, memang ada harga-harga spesifik yang harus di-handle pemerintah,” jelas Febrio.

Tak hanya dari sisi ketahanan pangan, Febrio memastikan APBN telah didesain untuk siap menghadapi guncangan global.

Baca juga: Utusan khusus Jokowi ungkap tiga isu pangan RI dalam CFS di Roma

Kementerian Keuangan telah melihat berbagai risiko global yang mungkin memicu ketidakpastian ke depan, seperti perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hubungan dagang Amerika Serikat dan China, serta gejolak ekonomi di Amerika Serikat yang dapat memengaruhi ketidakstabilan sektor eksternal ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah merancang APBN untuk tetap tangguh di tengah ketidakpastian perekonomian global, salah satunya dengan mendongkrak daya beli masyarakat.

Pemerintah juga fokus menjaga defisit APBN untuk berada di bawah 2,3 persen pada akhir tahun ini sehingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dapat bertahan di atas level 5 persen.