Pemprov Papua Barat gelar pelatihan manajemen bagi wirausaha baru

Supaya wirausaha yang baru paham tentang manajemen keuangan usaha mereka dengan baik

Manokwari (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Provinsi Papua Barat, menggelar pelatihan manajemen keuangan bagi wirausaha baru di Kabupaten Manokwari.

"Supaya wirausaha yang baru paham tentang manajemen keuangan usaha mereka dengan baik," Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Enos Aronggear di Manokwari, Selasa.

Menurut Enos, banyak pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Papua Barat belum memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan perusahaan secara maksimal.

Oleh sebab itu, penyelenggaraan pelatihan manajemen yang diikuti oleh 80 wirausaha baru itu diharapkan memberikan manfaat positif terhadap pengembangan sektor UMKM pada masa mendatang.

"Makanya kami hadirkan pelatih dari Lembaga Pendidikan Koperasi Bandung untuk membina wirausaha baru di Manokwari," jelas Enos Aronggear.

Pelatihan bagi wirausaha, kata dia, tidak hanya tentang manajemen keuangan melainkan cara meningkatkan kualitas produk dan kontinuitas produksi.

Di sisi lain, pemerintah provinsi terus mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha kreatif untuk memperoleh perizinan dalam mengembangkan bisnis.

"Pelatihan bagi wirausaha terus dilakukan dan kami sudah programkan," ucap Enos Aronggear.

Setelah Manokwari, kata dia, Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat akan menyelenggarakan pelatihan manajemen bagi wirausaha yang tersebar pada enam kabupaten lainnya.

Enam kabupaten tersebut yaitu Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Kabupaten Fakfak sehingga sektor UMKM bisa bertumbuh dan semakin berdaya saing.

"Jadi pelatihan ini tidak hanya bagi wirausaha di Manokwari saja tetapi seluruh Papua Barat," ujar Enos.

Dia mengapresiasi peran aktif Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Papua Barat dalam mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya perizinan usaha bagi pelaku UMKM.

Perizinan usaha menjadi salah satu syarat penting produk UMKM dari Papua Barat dapat dipasarkan pada level nasional bahkan internasional.

"Kalau mereka tidak punya izin, produk yang dihasilkan sulit menembus pasar nasional atau internasional meski berkualitas," ucap Enos Aronggear.

Baca juga: KemenKopUKM sinkronisasi kebijakan pengembangan KUMKM di Papua Barat

Baca juga: Bank Indonesia: UMKM Papua Barat siap masuk pasar digital

Baca juga: Papua Barat genjot kualitas produk UMKM lokal