Menteri PANRB ingin ada mal pelayanan publik di seluruh Bali

Denpasar (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdulah Azwar Anas saat hadir dalam peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Klungkung mengatakan ingin agar MPP hadir di seluruh Bali.

Dalam siaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Selasa, Menteri Azwar Anas mengapresiasi pembentukan mal pelayanan publik yang saat ini sudah ada di empat kabupaten/kota di Pulau Dewata. Namun jika menyeluruh, kata dia, akan memudahkan masyarakat mengakses layanan MPP digital tanpa perlu mengisi data berulang-ulang.

“Sehingga saya berharap di tangan Pak Pj Gubernur seluruh Bali bisa memiliki MPP sehingga pelayanan publik bisa ditingkatkan,” kata Menteri PANRB.

Ia menjelaskan pembentukan mal pelayanan publik bertujuan agar pelayan publik bisa memiliki rasa bangga melayani bangsa dan masyarakat.

Bangunan gedungnya sendiri dinilai bukan yang utama, melainkan bagaimana melalui gedung tersebut pelayanan dapat terintegrasi dengan layanan lainnya, sehingga menjadi lebih murah, cepat, mudah, transparan, efektif dan efisien.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengakui pentingnya MPP. Selain meningkatkan pelayanan bagi masyarakat, kehadiran MPP memberi efek ganda di berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

"Keberadaan MPP juga mampu meningkatkan investasi untuk mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Sang Made Mahendra.

Ia mengakui baru ada empat MPP di Pulau Dewata yaitu di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, serta Kabupaten Klungkung. Pihaknya mendukung peningkatan kualitas MPP dengan mengucurkan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunannya.

“Dalam hal ini, Kabupaten Gianyar sedang membangun dengan APBD sendiri karena sudah mampu serta Kabupaten Badung dengan fiskal yang kuat,” katanya.

Ia berharap MPP Klungkung yang diresmikan Menteri PANRB mampu memberi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terdapat 17 organisasi yang akan melayani di sana. Dengan pelayanan serba digital, kata dia, semestinya memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi dan izin.

“Semoga dengan adanya MPP ini kita dapat membangun sistem pelayanan yang sinergi antara satu pelayanan dengan pelayanan lainnya, dan menumbuhkan budaya kerja melayani, sehingga benar-benar merepresentasikan kehadiran negara untuk memberikan manfaat luas bagi kepentingan dan kemakmuran masyarakat,” ujar Pj Gubernur Bali.