Menteri LHK resmikan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar meresmikan Rumah Kolaborasi Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK) untuk mendukung tata kelola dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

"RKKIK Ini dibangun atas dasar mewujudkan komitmen Indonesia dalam pencapaian target NDC yang berorientasi terhadap pelayanan dengan menjunjung kolaborasi terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC dan NEK," kata dia di Jakarta, Selasa.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan NEK, kata dia, turut mencakup perdagangan karbon yang terdiri atas perdagangan emisi dan offset emisi, pungutan atas karbon, pembayaran berbasis kinerja dan mekanisme lain.

"KLHK sebagai titik fokus nasional untuk perubahan iklim global, menyiapkan fasilitasi konsultasi dan kolaborasi untuk mendukung tata kelola implementasi NDC dan penyelenggaraan NEK tersebut melalui RKKIK ini," katanya.

Baca juga: Menteri LHK antisipasi tuntutan desentralisasi penuh sektor kehutanan

Dia mengatakan kehadiran RKKIK untuk memberikan berbagai layanan, antara lain mitigasi perubahan iklim, nilai ekonomi karbon, sistem registrasi nasional perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan sekretariat.

Di dalamnya juga memuat berbagai macam pelayanan, seperti pemberian informasi, edukasi dan peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis, kerja sama kepada kementerian maupun lembaga, pemerintah daerah, para pelaku usaha, dan masyarakat yang dilakukan melalui proses konsultasi virtual atau tatap muka.

"Harapannya, nanti seluruh kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi, penyebaran informasi dari kelima bidang ada di layanan RKKIK," ujarnya.

Siti Nurbaya mengatakan RKKIK menjadi awal membangun tata kelola karbon yang kredibel dan berintegritas dengan pendekatan kolaborasi dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Baca juga: Indonesia ajak delegasi AIS atasi perubahan iklim
Baca juga: Menteri LHK paparkan taman nasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
Baca juga: KLHK temukan spesies flora-fauna baru guna jaga iklim & biodiversitas