Puan minta optimalisasi pengurangan limbah plastik kebijakan hijau

hanya butuh konsistensi dari Pemerintah untuk maintenance

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mengoptimalkan upaya pengurangan limbah plastik dalam pengelolaan sampah demi mendukung kebijakan hijau untuk keselamatan bumi.

Puan mengatakan ketegasan Pemerintah terhadap peraturan penggunaan kemasan plastik tersebut juga dapat mendukung kebijakan hijau.

"Mengurangi sampah plastik turut berkontribusi terhadap suksesnya kebijakan ekonomi hijau. Sebab, sampah plastik sulit terurai dan menyebabkan pencemaran bagi tanah dan laut," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Puan, kebijakan pengurangan penggunaan plastik masih terbatas di beberapa daerah. Harusnya, upaya tersebut bisa dimaksimalkan di seluruh wilayah Indonesia dengan menerapkan kebijakan penggunaan kemasan dan kantong yang dapat didaur ulang (reusable).

DPR sendiri menjadi lembaga yang mengedepankan gerakan ekonomi hijau demi memerangi krisis iklim. Gerakan yang diberi nama "DPR Hijau" itu merupakan inisiasi Puan, yakni mengurangi penggunaan plastik dan kertas di setiap satuan unit kerja lembaga legislatif tersebut.

"Kami di DPR punya gerakan DPR Hijau yang menjadi sistem dan praktik untuk mendukung pengurangan limbah plastik maupun bahan-bahan yang sulit didaur ulang. Ini sebagai komitmen kami di parlemen untuk membudayakan gerakan go green," jelasnya.

Dia menambahkan DPR juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang menjadi aksi nyata dalam mengkampanyekan kesadaran pentingnya keberlanjutan ekonomi dalam mengedepankan segala bentuk kegiatan ramah lingkungan.

Puan juga mendorong Pemerintah membentuk kebijakan agar produsen produk-produk kebutuhan masyarakat memperhatikan kemasan yang dipakainya. Dia mencontohkan Jerman memiliki aturan baru dengan mewajibkan semua produk dikemas dengan kemasan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.

"Kita bisa mengadopsi kebijakan seperti ini. Di beberapa negara terdapat bank sampah kemasan di mana masyarakatnya bisa memperoleh pengganti uang apabila mengembalikan kemasan produk yang dibelinya. Ini membantu proses pengelolaan sampah," kata Puan.

Di sisi lain, dia pun mengajak para aktivis, institusi negara maupun swasta, hingga lembaga pendidikan untuk membantu target pembangunan berkelanjutan lewat aktivitas yang mendukung penyelamatan lingkungan dari masalah sampah, seperti memasifkan gerakan bersih-bersih bersama masyarakat, termasuk sampah-sampah di laut.

"Karena kita tahu, pencemaran limbah sampah di laut sudah semakin masif dan menyebabkan kelangsungan hidup hewan serta hayati di laut terancam. Dampaknya, masyarakat juga yang akan dirugikan karena ikan yang kita konsumsi jadi ikut tercemar," kata Puan.

Dia juga mengajak masyarakat lebih menyayangi lingkungan, mulai dengan memilah sampah, karena penyelamatan lingkungan sangat penting bagi masa masa depan generasi penerus.

"Pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan memang diperlukan, tapi masalah pembangunan berkelanjutan juga penting, yang harus didukung oleh regulasi negara demi keselamatan hidup masyarakat itu sendiri," jelasnya.

DPR menyadari mengubah kebiasaan yang sudah turun temurun tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, Puan berharap ada langkah konkret melalui regulasi yang mendorong kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan alam.

"Tidak perlu kebijakan dengan anggaran besar, hanya butuh konsistensi dari Pemerintah untuk maintenance agar budaya ramah lingkungan bisa jadi kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan lingkungan, siapa lagi? Ayo bersama-sama kita implementasikan berbagai gerakan maupun kebijakan hijau untuk masa depan anak cucu kita nanti," ujar Puan.