Gubernur Sumbar instruksikan percepatan realisasi DAK Fisik 2023

Kita sudah instruksikan semua OPD yang mengelola DAK Fisik 2023 untuk mempercepat realisasi. Kita juga sudah punya tim khusus di bawah Biro Administrasi Pembangunan untuk membantu akselerasinya

Padang (ANTARA) -

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang bersumber dari APBN untuk mempercepat realisasi menjelang penutupan tahun ini.

"Kita sudah instruksikan semua OPD yang mengelola DAK Fisik 2023 untuk mempercepat realisasi. Kita juga sudah punya tim khusus di bawah Biro Administrasi Pembangunan untuk membantu akselerasinya," katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar untuk bisa mempercepat realisasi DAK fisik tersebut.

"Kita optimistis sebelum tutup tahun bisa terealisasi sesuai dengan target karena jika tidak, akan ada sanksi dari Kementerian Keuangan berkaitan dengan alokasi DAK Fisik tahun selanjutnya," katanya.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Sumbar, Kuartini Deti Putri menjelaskan DAK Fisik tersebut melingkupi beberapa bidang. Misalnya bidang pertanian. Jika realisasi DAK Fisik bidang pertanian tidak terealisasi sesuai target, maka sanksinya adalah pengurangan alokasi anggaran di bidang itu pada tahun berikutnya.

Ia mengatakan pada akhir semester I 2023, akselerasi realisasi kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik di Sumbar telah berjalan cukup baik. Diharapkan bisa tercapai sesuai target sebelum tutup tahun.

Sebelumnya Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar mencatat posisi hingga 17 Oktober 2023 realisasi DAK Fisik di Sumbar sebesar 65 persen atau Rp910 miliar dari pagu 2023 sebesar Rp1,4 triliun lebih.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Syukriah HG mengatakan upaya untuk mempercepat realisasi tersebut terlihat dari peningkatan serapan anggaran yang cukup signifikan.

Pada Agustus 2023 realisasi DAK Fisik di Sumbar baru tercatat sebesar 33,04 persen. Namun dari data terbaru yakni per 17 Oktober 2023 realisasi telah mencapai 65 persen.

"Hal ini tentunya kabar baik karena dalam satu bulan lebih, peningkatan realisasinya cukup signifikan. Diharapkan dalam beberapa bulan yang tersisa, realisasinya bisa mencapai 100 persen," katanya.

Baca juga: Perhutanan sosial butuh kolaborasi lintas OPD pacu ekonomi masyarakat

Baca juga: Sumbar jajaki pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU

Baca juga: Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial