Rizal Ramli usulkan Rp5 triliun biayai parpol

Saya mengusulkan parpol dibiayai oleh APBN, besarannya Rp5 triliun dari total APBN kita sebesar Rp1.600 triliun,"

Jakarta, 7/6 (Antara) - Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli mengusulkan partai politik dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya sebesar Rp5 triliun.

"Saya mengusulkan parpol dibiayai oleh APBN, besarannya Rp5 triliun dari total APBN kita sebesar Rp1.600 triliun," kata Rizal Ramli usai menghadiri acara "Tasyakuran 10 Tahun Institute Maarif" di Auditorium Adhyana, Wisma Antara, di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan, usulan tersebut agar parpol tidak seperti sekarang yaitu melakukan korupsi secara berjamaah. Namun menurut dia, apabila kebijakan tersebut sudah diterapkan tetapi parpol masih korupsi maka partai itu dibubarkan.

Menurut dia, usulan tersebut sama seperti yang diterapkan di negara-negara Eropa dan Australia.

Rizal mengkhawatirkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini yang semakin kacau karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat pejabat publik. Dia mencontohkan 297 kepala daerah masuk penjara karena terjerat kasus hukum.

Sebelumnya Rizal Ramli menyatakan siap maju sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2014.

"Saya akan mencalonkan diri sebagai bakal capres pada 2014," kata Rizal di Jakarta, Kamis (6/5).

Menurut Rizal, "Apabila terpilih saya bertekad untuk membangun Indonesia, sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari Malaysia dari segi kesejahteraan rakyat."

Menanggapi hal itu menurut dia saat ini sudah ada komunikasi yang dijalankan dengan beberapa partai politik. Dia mengatakan komunikasi itu baru sebatas mengenai ide dan gagasan membangun Indonesia ke depan lebih baik.

"Pada titik ini semua masih gelembung, belum ada yang pasti. Ada partai yang mencalonkan presiden, namun lulus treshold saja belum tentu, sehingga baru tahun depan ada kejelasan", ujarnya.

Dia mengatakan, dalam rentang waktu itu akan digunakannya untuk menjelaskan ide perubahan apa yang dimilikinya. Selain itu menurut dia, nilai-nilai nasionalisme dan keberpihakan pada pluralisme harus dikedepankan dalam konteks kebhinekaan yang dimiliki Indonesia.

"Penjelasan itu ada momentumnya, ketika waktu itu ada maka baru mencari `kandang` untuk ke depan", katanya. (I028/Z002)