Kita harus menempatkan UMKM dalam rantai pasok industri....Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan bahwa rumah produksi bersama merupakan usaha dari pemerintah sebagai salah satu langkah hilirisasi produk, agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.
Menurut Teten, rumah produksi bersama yang merupakan pabrik modern dengan skema maklon, bisa membuat UMKM semakin besar karena tidak berusaha secara mandiri namun satu kesatuan dan masuk dalam rantai produksi.
"Kita harus menempatkan UMKM dalam rantai pasok industri, kalau kita lihat di China dan Jepang itu ekspornya 70 persen dari UMKM, karena mereka menjadi bagian dari rantai pasok industri, jadi suplainya dari UMKM," ujar Teten, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin.
Untuk tahun 2023, Teten mengatakan bahwa pemerintah menargetkan ada delapan rumah produksi bersama yang terealisasi di seluruh Indonesia untuk menjadi percontohan.
"Tahun depan kami akan tingkatkan lagi. Per unit itu sekitar Rp13 miliar-Rp15 miliar. Dari delapan itu masih dalam proses, diharapkan akhir tahun ada yang jadi," ujarnya lagi.
Dari delapan rumah produksi bersama tahap awal tersebut, Teten mengungkapkan salah satunya adalah di Garut yang merupakan rumah produksi bersama untuk produk fashion dari kulit, agar dapat menghasilkan produk yang sekelas dengan produk buatan Italia.
Periode berikutnya, Teten menyinggung akan juga membangun rumah produksi bersama di Cibaduyut dalam sektor sepatu.
"Jadi masing-masing daerah berbeda-beda potensinya dan ini bagian dari upaya kami untuk menyiapkan UMKM-nya produknya berkualitas lebih variatif punya daya saing global," katanya pula.
Teten mengatakan bahwa hilirisasi dengan rumah produksi ini juga menjadi penting dalam menyiapkan Indonesia sebagai negara maju di tahun 2045, karena bisa memungkinkan para pelaku UMKM mengembangkan kapasitas usahanya, naik kelas.
"Syukur-syukur bisa menambah satu juta enterpreuner baru, karena kami sedang menyiapkan Indonesia menuju negara maju di 2045 dan minimumnya harus empat persen enterpreunernya persentasenya. Kita baru 3,47 persen enterpreunernya," ujarnya lagi.
Untuk pengelola rumah produksi bersama adalah koperasi, setelah dibangun oleh pemerintah pusat dan diserahkan pada pemerintah daerah.
"Jadi kami nanti akan semakin banyak koperasi di sektor produksi yang mempunyai pabrik modern," katanya pula.
Terkait dengan rumah produksi bersama di Jawa Barat, Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin mengatakan pihaknya akan segera melakukan peninjauan ke Cibaduyut.
"Sekarang baru Garut yang ada, nanti mungkin tahun depan mudah-mudahan bisa supaya lebih baik lagi kualitasnya dan bisa bersaing secara global, secara internasional," kata Bey di lokasi yang sama.
Baca juga: Kemenkop UKM sebut rumah produksi bersama dorong penerapan UMKM hijau
Baca juga: MenKopUKM: factory sharing solusi sejahterakan petani garam
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2023
