Jakarta (ANTARA News) - Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia (UI) Hariyadi Wirawan menilai keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunda kunjungannya ke Semenanjung Korea menunjukan bahwa Indonesia memang berada di bawah tekanan pihak-pihak tertentu. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Hariyadi Wirawan di sela-sela acara seminar mengenai telaah UU No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri di Gedung Departemen Luar Negeri (Deplu) Jakarta, Kamis. "Sebenarnya sangat disayangkan ketika rencana kunjungan tersebut tidak jadi karena tidak akan berhasil jika hanya melulu mengecam," katanya. Menurut dia, ada baiknya jika kunjungan tersebut tetap dilakukan agar Indonesia dapat memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia bersikap netral, tidak pro ke salah satu pihak. "Yang paling baik adalah Indonesia dapat menjembatani karena tidak semua negara bisa masuk ke Korea Utara," katanya. Dia juga menyebutkan bahwa pendekatan yang dilakukan pihak barat untuk menyelesaikan kasus Korea Utara tidak selalu tepat karena setelah sekian lama buktinya Korea Utara sama sekali tidak melunak. "Persoalan ini juga harus diklarifikasi dulu apakah sikap Korea Utara ini merupakan reaksi atau keinginan. Saya kira semua akan menganggap bahwa ini adalah sebagai reaksi atas sikap barat kepada Korea Utara," ujarnya. Saat ditanya mengenai kemungkinan para menteri ASEAN akan membahas isu tersebut pada pertemuan tingkat Menlu ASEAN di Kuala Lumpur pekan depan, Hariyadi mengatakan bahwa agenda mengenai Korea Utara tidak terlalu populer bagi ASEAN. "Mungkin tidak terlalu populer tetapi karena ini wilayah pertumbuhan maka beberapa negara yang memiliki kepentingan ekonomi akan perhatian juga karena apa yang terjadi di Asia Timur dapat berdampak ke Asia Tenggara, lebih ke ekonomi sifatnya," katanya. Sekitar pukul 12.00 WIB Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menunda kunjungan kenegaraan ke Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) yang direncanakan 17-22 Juli terkait dengan meningkatnya ketegangan di kawasan semenanjung Korea akibat uji coba rudal yang dilakukan Korut. Menurut Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal, keputusan itu diambil setelah adanya masukkan dari utusan khusus presiden untuk Korea, Nana Sutresna, yang telah melakukan kunjungan ke Korut pada 5-8 Juli lalu guna membicarakan beberapa isu penting bagi keberhasilan kunjungan tersebut.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
