Hasyim Muzadi minta KPK awasi Pilkada

karena tindak pidana korupsi dilakukan sebelum Pilkada, bukan sesudahnya"

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pemilu kepala daerah (Pilkada).

"Saya minta ke KPK untuk melakukan pengawasan Pilkada karena tindak pidana korupsi dilakukan sebelum Pilkada, bukan sesudahnya," ujar Hasyim usai menemui pimpinan KPK di gedung KPK Jakarta, Jumat siang.

Hasyim melakuan ini demi menyelamatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menghindarkan politik uang dalam masyarakat.

"Biasanya penggelembungan dana dan sebagainya justru terjadi sebelum Pilkada, bukan setelah Pilkada," tambah dia.

Hasyim menjelaskan permintaannya kepada KPK ini menjadi penting karena selama ini kasus terkait Pilkada berakhir di Mahkamah Konstitusi sehingga penyelesaiannya tidak efektif bila masalah tersebut diusut setelah Pilkada.

"Jadi saya minta KPK tolong pada Pilkada yang akan berlangsung terutama yang potensial terjadi korupsi, dilakukan investigasi sebelum Pilkada itu berjalan, terutama pada bidang APBD, penggunaan anggaran, dan berbagai macam sumbangan-sumbangan," tegas Hasyim.

Salah satu Pilkada yang menurut Hasyim harus diawasi adalah Pilkada Jawa Timur akhir Agustus nanti.

"Yah, karena Jawa Tengah, Sumatera Selatan kan sudah, maka yang sekarang kita lihat yang di depan ini adalah Jawa Timur," kata Hasyim.

Hasyim mengimbau investigasi Pilkada nanti dilakukan dengan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.