Mahmud Abbas serukan persatuan nasional Palestina

... mendirikan satu negara Palestina merdeka... "

Ramallah, Wilayah Palestina (ANTARA News) - Presiden Palestina, Mahmud Abbas, menyerukan rekonsiliasi nasional dengan penguasa Gaza Hamas, Kamis, setelah pelantikan pemerintahan baru di Tepi Barat.

"Saya ingin mengatasi hambatan di jalan untuk ... mendirikan satu negara Palestina merdeka," katanya kepada pertemuan pertama pemerintah baru dipimpin Perdana Menteri baru Palestina, Rami Hamdallah.

"Ini seharusnya menjadi pemerintah persatuan nasional, tetapi kami tidak berhasil karena penolakan Hamas untuk menyelenggarakan pemilihan umum sampai sekarang," kata Abbas.

Dua gerakan yang bermusuhan Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo tahun 2011, dan berjanji untuk mendirikan satu pemerintahan konsensus interim independen yang akan membuka jalan bagi pemilihan parlemen dan presiden dalam waktu 12 bulan.

Tetapi pelaksanaan kesepakatan itu terhenti karena pembentukan pemerintah sementara, dan kesepakatan Februari 2012 dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan ditentang oleh para anggota Hamas di Gaza.

Hamas menolak untuk mengakui pengangkatan Hamdallah pada Ahad, karena ia adakah orang pendahulunya Salam Fayyad. Gerakan Hamas tidak mengakuinya karena dia punya perdana menteri sendiri, yakni Ismail Haniya.

Pemerintah baru dilantik di depan Abbas di markasnya di Ramallah.

Hamdallah menekankan sebelumnya bahwa pemerintahannya akan memerintah hanya untuk "masa transisi" sampai pembentukan pemerintah persatuan terwujud.

Pada pertemuan di Kairo 14 Mei, Abbas dan Hamas menetapkan waktu tiga bulan untuk melaksanakan ketentuan penting dari perjanjian persatuan 2011.

"Mari kita optimis dan berharap bahwa kita dapat mencapai pemerintah persatuan pada 14 Agustus, dan saya akan melakukan segalanya dalam kekuasaan saya untuk melakukannya," kata Hamdallah pada Ahad.

Kabinet baru terdiri 24 anggota Kamis termasuk beberapa perubahan, terutama pengangkatan dua deputi perdana menteri dan menteri keuangan baru, tetapi tetap sebagian besar tidak berubah dari pendahulunya.

Hamdallah menggantikan Fayyad, yang mengundurkan diri pada pertengahan April setelah berbulan-bulan mengalami kesulitan hubungan dengan Abbas dan tinggal sebagai pejabat sementara sampai Hamdallah terpilih.

Dua wakil perdana menteri dilantik - mantan Menteri Luar Negeri Ziad Abu Amr, dan Mohammed Mustafa, kepala dana investasi Palestina, sebagai penasihat ekonomi.

Bankir dan ekonom Shukri Bishara mengambil alih pos kementerian keuangan, dan Kamal al-Shirafi, dari Gaza, akan menjadi menteri urusan sosial.

Ali Zeidan - kepala Gaza Al-Aqsa University dan Arab Amerika University di Jenin di Tepi Barat, pindah dari kementerian transportasi dan komunikasi menjadi menteri pendidikan tinggi.

Nabil Dumeidi mengambil alih portofolio komunikasi. Tokoh jasa kesehatan serikat perdagangan Jawad Awad menjadi menteri kesehatan, dan departemen pemerintah dalam negeri akan dipimpin oleh Said al-Kuni.

Seorang pejabat tinggi mengatakan kepada AFP bahwa kementerian budaya dan lingkungan akan dipimpin untuk sementara waktu oleh dua komite yang terpisah.

(H-AK)