Pemerintahan baru Palestina dilantik, hanya transisi

... hanya akan memerintah selama "masa transisi"... "

Ramallah, Palestina (ANTARA News) - Pemerintahan baru Palestina yang dipimpin Perdana Menteri Rami Hamdallah dilantik Kamis di depan Presiden Palestina, Mahmud Abbas, di markasnya di Ramallah, demikian dilaporkan seorang koresponden AFP.

Kabinet beranggotakan 24 orang itu mengalami beberapa perubahan, khususnya dengan pengangkatan dua deputi perdana menteri dan seorang menteri keuangan baru, namun umumnya hampir sama dengan yang sebelumnya.

Hamdallah menggantikan Salam Fayyad, yang mengundurkan diri pada pertengahan April setelah hubungan sulit berbulan-bulan dengan Presiden Mahmud Abbas dan tetap menjadi PM sementara sampai pengangkatan Hamdallah pada Minggu.

Termasuk yang dilantik dalam pemerintah baru itu adalah dua deputi perdana menteri --mantan Menteri Luar Negeri Ziad Abu Amr, dan Mohammed Mustafa, ketua dana investasi Palestina-- sebagai penasihat ekonomi.

Bankir dan ekonom Shukri Bishara memimpin kementerian keuangan, dan Kamal al-Shirafi asal Gaza menjadi menteri urusan sosial.

Ali Zaydan, pemimpin Universitas Al-Aqsa Gaza dan Universitas Arab Amerika di Jenin, Tepi Barat, memimpin kementerian pendidikan tinggi, meninggalkan pos sebelumnya sebagai menteri perhubungan dan transportasi.

Nabil al-Dumeidi terpilih untuk memimpin kementerian perhubungan.

Tokoh kedokteran Jawad Awad menjadi menteri kesehatan, dan kementerian urusan pemerintahan daerah dipimpin oleh Saed al-Kuni.

Hamdallah menekankan, pemerintahannya hanya akan memerintah selama "masa transisi" sampai pembentukan pemerintah persatuan yang mencakup anggota-anggota kelompok Fatah dan gerakan Hamas yang menguasai Jalur Gaza.

Pemeritah koalisi semacam itu ditetapkan dalam perjanjian persatuan Palestina yang ditandatangani di Kairo pada 2011 dan di Doha setahun kemudian namun hingga kini belum terwujud.

Pada pertemuan di Kairo pada 14 Mei, Abbas dan Hamas menetapkan kerangka waktu tiga bulan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan utama dalam perjanjian 2011.

"Mari optimis dan berharap kita akan bisa membentuk pemerintah persatuan pada 14 Agustus, dan saya akan melakukan segala sesuatu dalam wewenang saya untuk mewujudkannya," kata Hamdallah.

"Saya akan meminta semua kelompok Palestina bekerja bersama-sama untuk mengakhiri situasi perpecahan yang menyedihkan ini," katanya.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari.

Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah -- Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi.

Uni Eropa, Israel dan AS memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris.

(M014)