IPW: Pemerintah harus ambil tindakan nyata terkait Poso

ntuk mengatasi hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan Polri, dalam hal ini Polres Poso dan Polda Sulteng. Pemda Poso, Pemda Sulteng, dan pemerintah pusat harus ikut bekerja keras untuk segera mengatasi hal ini,"

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus mencermati dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi konflik di Poso, Sulawesi Tengah, sebab pasca-Perdamaian Malino konflik sosial di Poso relatif mereda, tapi konflik bergeser menjadi pertikaian warga dengan polisi.

"Selama delapan bulan terakhir ada enam polisi tewas dan empat luka-luka dalam serangan yang dilakukan kelompok masyarakat yang disebut-sebut sebagai teroris di Poso," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane di Jakarta, Kamis.

Selain itu ada empat kantor polisi menjadi korban serangan bom sejak 16 Oktober 2012 hingga 3 Juni 2013. Bergesernya konflik Poso dari konflik antara warga menjadi konflik warga dengan polisi tentu menjadi hal yang sangat memprihatinkan, katanya.

"Untuk mengatasi hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan Polri, dalam hal ini Polres Poso dan Polda Sulteng. Pemda Poso, Pemda Sulteng, dan pemerintah pusat harus ikut bekerja keras untuk segera mengatasi hal ini," kata Neta.

Salah satunya dengan cara mengerahkan perangkat-perangkat untuk mencari akar masalah dan menyelesaikannya dengan pendekatan sosial, katanya.

Sebab pendekatan represif yang dilakukan Polri selama ini terbukti tidak mampu mengatasi masalah, yang terjadi justru tingkat radikalisme di Poso semakin tinggi. Bahkan, menimbulkan dendam tersendiri bagi sebagian masyarakat terhadap polisi," kata Neta.

Dalam mengatasi konflik Poso, pemerintah dan Polri sudah saatnya solid, bekerjasama dan bahu membahu, katanya.

"Polri sudah saatnya lebih mengedepankan intelijennya. Melihat perkembangan yang ada, di Poso diperlukan operasi intelijen komperhensif untuk memisahkan warga korban kerusuhan dengan kelompok-kelompok radikal yang kerap memprovokasi, " kata Neta.

Operasi intelijen juga harus didukung dengan operasi sosial yg dilakukan pemerintah dan Bimas Polri agar warga Poso tidak mudah terprovokasi, katanya.

"Operasi intelijen dan operasi sosial harus bisa segera memutus mata rantai radikalisme di Poso agar aksi teror dan pertikaian warga dengan polisi tidak makin berkepanjangan," kata Neta.

(S035/Z002)