Pemerintah dan DPR sepakat kebudayaan jadi haluan pembangunan bangsa

Ke depan kebudayaan merupakan haluan pembangunan bangsa ini. Maka kita sepakat berkegiatan di bidang kebudayaan sudah bukan cost tapi investasi

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Fitra Arda menyatakan kebudayaan akan menjadi dasar dan haluan pemerintah dalam membangun Bangsa Indonesia ke depannya.

“Ke depan kebudayaan merupakan haluan pembangunan bangsa ini. Maka kita sepakat berkegiatan di bidang kebudayaan sudah bukan cost tapi investasi,” katanya dalam Sosialisasi Pemajuan Kebudayaan dalam Pembangunan Nasional di BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Minggu.

Fitra menjelaskan peran kebudayaan terhadap pembangunan nasional dilakukan dengan melibatkan dan memasukkan banyak kearifan lokal masyarakat Indonesia untuk kemajuan bangsa mulai dari wisata, pangan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintah memiliki tiga prinsip untuk mendukung peran kebudayaan terhadap pembangunan nasional yaitu pengarusutamaan kebudayaan, mengakui peran masyarakat, dan penguatan ekosistem kebudayaan.

Untuk pengarusutamaan kebudayaan yakni menjadikan kebudayaan sebagai metode untuk menyelesaikan beragam isu yang dialami masyarakat, mulai dari krisis pangan dan lain-lain.

Ia mencontohkan Indonesia sering dilanda krisis pangan, terutama beras, karena masyarakat terlalu bergantung pada komoditas tersebut. Padahal, kata dia, terdapat alternatif tanaman lain.

Sejak zaman dulu, kata dia, masyarakat Indonesia memakan umbi-umbian, seperti singkong, untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, bahkan sudah menjadi sebuah budaya.

Menurut Fitra, seharusnya masyarakat bisa kembali memanfaatkan umbi-umbian sebagai pengganti beras ketika sedang krisis pangan sehingga kasus seperti stunting dapat dicegah sekaligus mengembalikan budaya masyarakat yang dahulu.

Selain itu prinsip mengakui peran masyarakat juga harus dilakukan karena selama ini komunitas atau budayawan masih kurang memiliki ruang untuk berekspresi, terutama dalam rangka mempertahankan kearifan lokal mereka.

“Sekarang kita memperluas (ruang) itu dengan melibatkan komunitas dalam perencanaan kebudayaan. 80 persen anggaran kami di kebudayaan digunakan teman-teman komunitas,” katanya.

Sementara itu Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno mengatakan bahwa dalam mendukung kebudayaan menjadi dasar dan haluan pembangunan bangsa harus melalui perbaikan dari hulu ke hilir.

Hal tersebut lantaran masih banyak sektor-sektor kebudayaan di Indonesia yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang tersebut sehingga memperlambat pemajuan kebudayaan.