Demokrat bantah diskusi KIM alot, sebut keputusan “sudah bulat”

Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrat membantah diskusi menentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) berjalan alot antarpartai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM), karena keputusan menentukan cawapres yang mendampingi Prabowo sudah bulat.

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron saat ditemui di luar kediaman AHY di Jakarta, Minggu, menyebut tidak ada masalah dalam koalisi terkait penentuan bakal cawapres karena semua itu ditentukan oleh bakal calon presiden Prabowo Subianto.

“Nggak, nggak ada masalah. Sudah bulat,” kata Herman Khaeron menjawab pertanyaan wartawan.

Dia menjelaskan sikap Demokrat terkait itu mendukung siapa pun pilihan Prabowo Subianto.

“Kedaulatan dan keputusan ada di Pak Prabowo,” kata Herman selepas ikut menghadiri pertemuan Gibran Rakabuming Raka dan AHY di kediaman AHY, Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Demokrat masih enggan menyebut kandidat bakal cawapres yang berpeluang kuat dipilih oleh Prabowo. Herman, dalam kesempatan itu, juga menyebut pertemuan antara Gibran dan AHY sebatas silaturahmi, bukan terkait penetapan cawapres, meskipun Gibran pada Sabtu (21/10) resmi diusulkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) yang mendampingi Prabowo Subianto.

“Sekali lagi mengenai bagaimana nanti pencapresan, pencawapresan ke depan itu Pak Prabowo akan mengumumkan, pada saatnya akan diumumkan oleh beliau,” kata Herman.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut Prabowo telah menentukan cawapresnya.

“Pak Prabowo sudah akan menentukan cawapresnya, sudah dapat cawapresnya,” kata Andi Arief.

Dalam beberapa hari terakhir, nama putra sulung Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, semakin santer dikabarkan menjadi bakal cawapres Prabowo. Gibran saat ini masih aktif menjabat sebagai Wali Kota Solo dan kader PDI Perjuangan.

Sebelumnya, kandidat bakal cawapres Prabowo selain Gibran ada Erick Thohir (usulan PAN), Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum Partai Bulan Bintang), dan Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur yang diusulkan Partai Demokrat).

Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora Indonesia, Partai Garuda, PRIMA. Partai-partai itu mengusung Prabowo Subianto maju Pemilihan Presiden 2024 sebagai bakal calon presiden.

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto saat ini menjadi satu-satunya bakal calon presiden (capres) yang belum mengumumkan bakal cawapres-nya dan belum mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Dua bakal capres-bakal cawapres lainnya, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftarkan diri mereka lebih dulu pada hari pertama pendaftaran dibuka oleh KPU.

Walaupun demikian, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada Jumat menyebut Prabowo mengajukan dua surat izin mencalonkan diri maju Pilpres 2024 dan cuti kepada Presiden RI. Presiden Joko Widodo juga telah menyetujui dua surat tersebut.

Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.