BLSM untuk masyarakat miskin bukan dari utang

Bantuannya sendiri menggunakan APBN...

Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan Prof. Firmanzah, Ph.D membantah anggapan sejumlah pihak bahwa dana kompensasi yang disiapkan pemerintah untuk masyarakat miskin berasal dari utang lembaga-lembaga donor internasional.

Ia mengemukakan, persiapan sosialisasi dan pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan kartu Raskin itu tidak menggunakan bantuan pendanaan dari lembaga asing, namun menggunakan APBN.

Adapun pendataan masyarakat miskin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 dengan menggunakan anggaran BPS, sementara sosialisasi BLSM juga menggunakan anggaran APBN.

“Bantuannya sendiri menggunakan APBN, dan nanti penyalurannya Raskin dilakukan PT Pos Indonesia bersama-sama dengan aparat desa,” jelas Firmanzah.

Kalau toh ada bantuan asing, menurut Firmanzah, sebagaimana yang dilakukan saat ini ada technical assistance dari sejumlah lembaga donor asing ke penanggulangan kemiskinan nasional tapi itu bentuknya support bukan implementasi di lapangan.

Bantuan itu, lanjut Firmanzah, lebih pada knowledge reason, riset, dan pembelajaran internasional. Bantuan itu pun rata-rata dalam bentuk grant, yang tidak mengikat.

“Jadi beberapa lembaga internasional yang melakukan riset, seperti AusAid, World Bank, ILO, UNICEF, UNDP, ADB, dan lain-lain, program-program mereka tidak terkait dengan persiapan sosialisasi dan implementasi BLSM,” jelas Firmanzah.