Dewan Keamanan PBB perpanjang larangan ekspor minyak ilegal dari Libya

PBB (ANTARA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis (19/10) mengadopsi sebuah resolusi untuk memperpanjang larangan ekspor minyak bumi ilegal, termasuk minyak mentah dan produk minyak olahan dari Libya.

Resolusi 2701, yang mendapat dukungan penuh dari dewan dengan 15 anggota itu, memperpanjang larangan tersebut selama 15 bulan hingga 1 Februari 2025.

Resolusi itu menuntut kepatuhan penuh dari seluruh negara anggota PBB terkait mekanisme sanksi terhadap Libya yang mencakup embargo senjata, larangan perjalanan, dan pembekuan aset. Selain itu seruan lebih lanjut kepada semua negara anggota untuk tidak melakukan intervensi dalam konflik Libya atau mengambil tindakan yang memperburuk konflik.

Resolusi itu menyerukan agar semua pihak di Libya menerapkan perjanjian gencatan senjata 23 Oktober 2020 secara penuh. Dan mendesak negara-negara anggota untuk menghormati dan mendukung implementasi penuh perjanjian tersebut, termasuk melalui penarikan semua tentara bayaran dan pasukan asing dari Libya tanpa penundaan lebih lanjut.

Resolusi itu juga memperpanjang mandat Panel Ahli yang membantu Komite Sanksi Libya hingga 15 Februari 2025.

Lebih lanjut, resolusi itu memutuskan bahwa panel tersebut harus memberikan laporan sementara mengenai pekerjaannya kepada Dewan Keamanan PBB paling lambat pada 15 Juni 2024, dan laporan akhir kepada Dewan Keamanan PBB paling lambat pada 15 Desember 2024, beserta temuan dan rekomendasinya.

Resolusi 2701 menegaskan kembali niat Dewan Keamanan PBB untuk memastikan bahwa aset-aset Libya yang dibekukan pada tahap selanjutnya akan tersedia bagi dan untuk kepentingan rakyat Libya, dan menyerukan kepada semua negara anggota yang relevan untuk melindungi aset-aset Libya yang dibekukan.

Resolusi itu menegaskan kesiapan Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan perubahan, jika diperlukan, terkait pembekuan aset atas permintaan pemerintah Libya, termasuk mengizinkan Otoritas Investasi Libya (LIA), dana kekayaan negara Libya yang aset luar negerinya masih dibekukan, untuk menginvestasikan kembali aset likuid yang dibekukan dengan tujuan menjaga nilainya dan memberikan keuntungan bagi rakyat Libya di kemudian hari.

Resolusi itu juga meminta Panel Ahli untuk memberikan rekomendasi dalam laporan akhir mereka mengenai langkah yang dapat memfasilitasi reinvestasi aset LIA yang dibekukan.