Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi II DPR RI, Zainun Ahmadi mengatakan, peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) sangat membantu terwujudnya pengurangan impor pangan dengan menyedikan lahan bagi petani.
"Karena BPN sebagai penyedia lahan pertanian untuk rakyat, makan perannnya harus ditingkatkan untuk mewujudkan program pemerintah," kata Zainun di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Paling tidak, kata politisi PDIP itu, terdapat dua poin penting upaya pemerintah itu, yakni soal redistribusi agraria serta penyelesaian konflik agraria.
"Redistribusi lahan belum tercapai. Penyelesaian konflik agraria belum optimal. Tim 11 yang dibentuk BPN belum bekerja secara maksimal," katanya.
Padahal, lanjutnya, redistribusi lahan memiliki tujuan yang cukup mulia. Selain untuk mengedepankan prinsip keadilan agraria, redistribusi lahan juga mendukung upaya pemerintah dalam mencapai kedaulatan pangan.
Sementara, Sekjen Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Rahmat Ajiguna mengatakan BPN harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan .
Dia memberinkan contoh, praktik perampasan tanah (land grabbing) yang dilakukan sejumlah oknum melahirkan monopoli tanah, hanya demi pemenuhan tanaman-tanaman komoditi, tidak bisa dipungkiri.
"Alhasil, lahan pertanian sangatlah minim dibanding perkebunan sawit, kayu, tebu, atau perkebunan pangan skala besar (MIFFE)," kata Rahmat.(*)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
