Anggota DPD gugah BPR di Bali adaptif pada teknologi dan perubahan

BPR harus adaptif terhadap teknologi dan perubahan, karena kalau tidak, pasti akan ketinggalan zaman dan tidak mampu bersaing

Badung, Bali (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Made Mangku Pastika menggugah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Provinsi Bali agar adaptif terhadap teknologi dan perubahan sehingga tetap bisa bersaing dengan pelaku usaha jasa keuangan lainnya.

"BPR harus adaptif terhadap teknologi dan perubahan, karena kalau tidak, pasti akan ketinggalan zaman dan tidak mampu bersaing," kata Pastika dalam acara Rakernas Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Gubernur Bali periode 2008-2018 itu melihat peran BPR selama ini sudah bagus dalam menggerakkan perekonomian rakyat di Pulau Dewata.

Menurut dia, dengan BPR yang namanya telah berganti dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, perannya menjadi makin luas dan signifikan untuk memajukan ekonomi rakyat dan daerah.

"BPR ini bukan hanya ada perubahan nomenklatur, namun ada perubahan mendasar dari yang sebelumnya berfokus pada soal kredit, sekarang menjadi berbicara ekonomi yang lebih luas," ujar mantan Kapolda Bali itu.

Pihaknya berharap Perbarindo Bali dengan para anggotanya terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik dengan mengadaptasikan teknologi dan tidak "alergi" pada perubahan.

Sementara itu, Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengajak untuk mengoptimalkan momentum dan peluang UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK) untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing.

Hadirnya UU tersebut, lanjut Tedy, memberikan peluang dan harapan bagi pengembangan industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) di masa mendatang.

"Perubahan nama dari perkreditan menjadi perekonomian akan memperkuat posisi BPR-BPRS di tengah masyarakat, nama perekonomian lebih luas untuk memperkuat peran intermediasi dari BPR-BPRS, karena branding perekonomian jauh lebih menjual dibandingkan perkreditan," katanya.

Perubahan nama juga akan membangun energi positif pada SDM BPR-BPRS sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasinya untuk berjuang pada industri BPR-BPRS.

Dari sisi bisnis, perluasan dan fungsi peran BPR-BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan dibuka kesempatan implementasi penerapan layanan serta produk berbasis teknologi informasi hal ini tentu peluang yang harus dioptimalkan oleh industri BPR/BPRS.

Hal lainnya adalah industri BPR-BPRS didorong untuk melakukan ekpansi ke pasar modal (go public), ini tentu akan mendatangkan dana segar yang murah serta meningkatkan kepercayaan industri di mata investor.

"Kita bersama harus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," ucapnya pada acara bertajuk Era Baru Industri BPR-BPRS Momentum Hadirnya P2SK.

Dalam Rakernas Perbarindo tersebut juga diisi penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perbarindo dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk memperluas daya dukung kedua belah pihak terhadap program-program yang dimiliki oleh LPS, Perbarindo maupun anggota Perbarindo.

Selain itu diisi peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta dilanjutkan penandatanganan PKS antara Dirjen Dukcapil dengan Perbarindo dan antara Dukcapil dengan 8 BPR untuk layanan IKD.

"Perbarindo telah bekerjasama dengan Dirjen Dukcapil sejak tahun 2017 dan terus diperpanjang sampai dengan saat ini. Catatan kami jumlah BPR-BPRS yang telah memanfaatkan data kependudukan sebanyak 810 entitas," ujar Tedy.

Kehadiran data kependudukan yang lengkap dapat membantu BPR-BPRS dalam memitigasi risiko penyaluran kredit atau pembiayaan.