Kemenkes: Penguatan audit pelayanan turunkan angka putus pakai KB

Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penguatan audit terkait dengan kualitas pelayanan KB di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (faskes) dapat menurunkan angka peserta KB yang putus pakai.

Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes Wira Hartiti di Jakarta, Kamis, menerangkan audit kualitas pelayanan KB merupakan kajian kasus medik KB yang sistematis dan kritis, mencakup komplikasi, kegagalan penggunaan alat atau obat kontrasepsi serta penatalaksanaan.

“Jadi penguatan audit ini penting dilakukan secara berkala, khususnya pada faskes dengan kasus KB 'drop-out' (putus pakai), komplikasi, dan gagal yang tinggi. Tujuannya jelas bukan untuk menyalahkan, namun menekan angka kasus serupa bertambah lagi,” kata dia.

Dengan kegiatan audit, kata dia, faskes terkait dapat mengetahui penyebab tingginya masalah pada program KB yang tengah berjalan, baik keterbatasan edukasi dari tenaga kesehatan, kekurangan sarana dan prasarana pendukung, maupun tidak menutup kemungkinan kelalaian tindakan dari tenaga kesehatan.

Baca juga: Pakar UI: Angka "unmet need" jadi tantangan program keluarga berencana

Berdasarkan temuan penyebab tersebut, pihaknya dapat mengambil langkah penyelesaian yang bersifat solusi jangka pendek dan jangka panjang.

"Setelah tahu penyebabnya, kami lakukan pendampingan, pelatihan, penambahan dukungan sarana prasarana atau hal lainnya yang perlu dilakukan untuk penguatan kualitas pelayanan KB," ujarnya.

Ia juga menyarankan faskes melakukan kajian mandiri mengenai kinerja pelayanan KB secara berkala. Hasil kajiannya dibahas dan divalidasi oleh tim penjaminan mutu secara bersama-sama dengan tenaga kesehatan terkait.

Kemenkes tengah membangun portal digital agar kajian mandiri terkait dengan pelayanan KB dapat dilakukan sendiri oleh sesama tenaga kesehatan, tanpa harus menunggu kajian dari tim penjaminan mutu faskes.

Nantinya, ujar dia, hasil kajian mandiri tersebut dapat diakses oleh faskes lain di tingkat kabupaten atau kota.

“Kami berharap bisa dilakukan oleh semua pemberi pelayanan secara mandiri dan mudah-mudahan yang digitalnya bisa selesai tahun ini,” kata Wira.

Baca juga: Kemenkes: Keberhasilan program KB tekan kasus angka kematian ibu
Baca juga: BKKBN berbagi pengalaman jalankan Program KB di ajang internasional
Baca juga: IBI: Rayakan Hari Keluarga Nasional dengan jaga kualitas keturunan