BI sebut perlu peran industri untuk tingkatkan keberdayaan konsumen

Otoritas tidak bisa sendirian. Otoritas harus selalu bersinergi dan berkoordinasi

Jakarta (ANTARA) - Analis Eksekutif Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia Irene Heniwati mengatakan pelaku industri harus turut berperan untuk meningkatkan keberdayaan konsumen sebagai pelindung dari risiko-risiko yang muncul akibat digitalisasi.

“Otoritas tidak bisa sendirian. Otoritas harus selalu bersinergi dan berkoordinasi,” ujar Irene di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam webinar bertajuk “Program Literasi Keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023” oleh Visa yang diselenggarakan secara daring.

Irene memaparkan sejumlah risiko digitalisasi, seperti penipuan produk, penipuan melalui telepon, hipnotis, pencurian data, penyalahgunaan sim card, hingga isu keamanan siber.

Konsumen yang berdaya, dia menambahkan, merupakan konsumen yang dapat menyampaikan produk layanan apa yang diinginkan dan dibutuhkan. Lebih lanjut, Irene mengatakan bahwa konsumen yang berdaya juga dapat mengalihkan pilihannya pada produk lain apabila tidak berhasil mendapatkan produk yang diinginkan.

“Jadi, konsumen itu sudah bisa memilih, menetapkan dalam melakukan pemilihan produk dan layanan keuangannya,” kata Irene.

Terkait dengan peningkatan pemberdayaan konsumen, ucap dia, Bank Indonesia sudah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia.

Akan tetapi, Irene merasa bahwa peraturan tersebut juga harus didukung dengan para pelaku industri untuk meningkatkan keberdayaan konsumen.

“Jadi, industri harus turut serta di sini dalam memberikan edukasi kepada konsumen,” ucap Irene.

Salah satu edukasi tersebut, lanjut Irene, adalah melalui program literasi keuangan. Oleh karena itu, ia mengapresiasi Visa yang menyelenggarakan Program Literasi Keuangan Ibu Berbagi Bijak 2023.

Dalam hal ini, Irene mengatakan bahwa UMKM juga merupakan bagian dari konsumen yang harus dilindungi dari risiko-risiko digitalisasi.

“Semoga program yang telah berjalan ini dapat menjadi benchmarking bagi para pelaku industri yang lain dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM,” kata Irene.