Hingga September 2023, Kementerian Kominfo mencatat baru ada 49 kota di Indonesia yang memiliki layanan 5G.
Mengingat jumlah daerah di Indonesia yang begitu banyak, yaitu 98 kota dan 416 kabupaten, tentunya jaringan 5G masih perlu ditingkatkan pengadaannya.
Kolaborasi untuk mewujudkan hal itu saat ini terus dilakukan antara Pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi, sehingga bisa didapati lebih banyak daerah-daerah yang mendapatkan manfaat dari jaringan paling stabil di masa kini itu.
Berpihak pada rakyat
Terlepas dari semua upaya yang telah dijelaskan, sebenarnya ada satu tujuan yang tak boleh dilupakan oleh para pihak yang membangun infrastruktur digital, yaitu berpihak pada rakyat.
Maka dari itu, dalam pembangunan infrastruktur digital ini diperlukan kembali penerapan kolaborasi sebagai formula terbaik untuk mencapai tujuan penting tersebut.
Sudah menjadi hal umum yang diketahui dalam berbagai momentum penting, kolaborasi telah menciptakan banyak terobosan.
Contohnya pada saat masa sulit, beberapa waktu lalu, saat pandemi COVID-19. Meski terpukul dan jatuh di banyak sektor, khususnya ekonomi dan kesehatan, namun dengan kolaborasi, Indonesia berhasil bertahan dan bangkit.
Misalnya dari sisi ekonomi, di tengah masa sulit itu Indonesia bisa menahan kontraksi ekonomi pada 2020 yang hanya sebesar -2,07 persen year on year (yoy).
Memasuki 2021, penguatan pengendalian pandemi dengan kolaborasi banyak pihak ternyata berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07 persen (yoy) di Triwulan II-2021. Pertumbuhan itu menjadi pertumbuhan tertinggi dalam 16 tahun terakhir.
Baca juga: Mengenal Nia Asmady, penggawa wanita di balik SATRIA-1
Berkaca dari contoh kasus tersebut, maka formula kolaborasi perlu dijaga penerapannya dalam pembangunan infrastruktur digital, sehingga dapat berkelanjutan dan terus mengikuti kebutuhan masyarakat Indonesia.
Baik Pemerintah, pelaku industri, bahkan masyarakat harus saling bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan ini.
Dari sisi pemerintah diperlukan kebijaksanaan dalam menjalankan program, badan, hingga satuan tugas yang mengemban pembangunan infrastruktur digital. Transparansi kepada masyarakat dapat menjadi pembuktiannya agar pembangunan tidak terhenti.
Hadirnya regulasi yang berpihak pada industri maupun masyarakat juga menjadi tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh pihak Pemerintah sebagai regulator.
Sebagai contoh, hal itu dapat dibuktikan lewat realisasi wacana Kementerian Kominfo terkait pemberian insentif kepada penyelenggara telekomunikasi untuk mendukung pengembangan jaringan 5G yang tengah disiapkan untuk pengembangan jaringan 5G.
Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) sebagai wadah bagi para penyelenggara telekomunikasi menyambut dengan respons positif rencana insentif untuk penggelaran 5G di Indonesia itu.
Baca juga: BAKTI Kominfo prioritaskan sektor pendidikan terima akses SATRIA-1
Baca juga: Pemerintah segera tentukan titik prioritas layanan SATRIA-1
Copyright © ANTARA 2023
