IKAI nilai perlu adanya peningkatan kompetensi komite audit perusahaan

Harusnya kejadian fraud itu tidak ada kalau komite audit bisa melakukan analisa bahwa ada titik-titik rawan dalam business process

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menilai saat ini perlu adanya peningkatan kompetensi komite audit guna memperkuat stabilitas perusahaan di Indonesia.

Ketua Dewan Pengurus IKAI Chandra Marta Hamzah menyampaikan bahwa pihaknya terus menggaungkan pentingnya sertifikasi komite audit sebagai bentuk standardisasi kompetensi.

"Harusnya komite audit bisa melalukan deteksi dini terhadap risiko yang ada. Harusnya kejadian fraud itu tidak ada kalau komite audit bisa melakukan analisa bahwa ada titik-titik rawan dalam business process," katanya dalam Konferensi Nasional Komite Audit 2023 di Jakarta, Kamis.

Ia menganjurkan agar komite audit mulai dipilih melalui proses seleksi yang sesuai dengan standar.

Dalam lingkup badan usaha milik negara (BUMN), penerapan audit yang efektif tidak hanya dilakukan untuk industri perbankan, melainkan non-perbankan juga perlu adanya pengawasan melalui komite audit sebagai instrumen pembantu tugas dewan komisaris.

Hal itu mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara yang mewajibkan setiap perusahaan melakukan identifikasi risiko.

"Jadi, seluruh BUMN akan dipaksa melakukan itu, yang selama ini hanya terjadi di dunia perbankan. Nah, dewan komisaris BUMN yang nonperbankan itu harusnya dengan adanya komite audit (jadi) terbantu karena komite audit sudah dilatih untuk itu," ujarnya.

Oleh karena itu, diselenggarakan Konferensi Nasional Komite Audit 2023 sebagai wadah diskusi, serta mengangkat kesadaran publik dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait pentingnya keberadaan profesi komite audit untuk menjaga stabilitas perusahaan. Konferensi tersebut dihadiri oleh anggota komite dan para wisudawan sertifikasi audit.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi mengatakan bahwa tak hanya terbatas dalam lingkup BUMN, komite audit juga mempunyai peran krusial dalam semua perusahaan publik atau emiten di Indonesia.

Ia mengungkapkan fakta bahwa seluruh emiten dan perusahaan publik saat ini tercatat telah memiliki perangkat komite audit.

"Oleh karena itu, pemilihan anggota audit menjadi kunci yang sangat penting, dengan pertimbangan komite audit nantinya harus memberikan kontribusi terhadap tata kelola emiten dan perusahaan publik," ujar Chandra.