Bandar Lampung (ANTARA News) - Anggota Tim Penanganan Konflik Lampung, J Kristiadi meminta Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tegas dan berani mengambil risiko untuk memutuskan masalah konflik Lampung, karena jika dibiarkan rakyat yang menjadi korbannya. "Begini, yang saya harapkan ada ketegasan Presiden. Karena dia sudah terlanjur menjadi Presiden, harus berani mengambil risiko," kata dia, usai bertemu dengan Wakil Gubernur Lampung Syamsuria Ryacudu, di Bandar Lampung, Rabu. Namun, kata dia lebih lanjut, apa pun yang diputuskan oleh Presiden jangan sampai rakyat terbengkalai. Terkait pertemuannya dengan wagub Lampung itu, Kristiadi, mengatakan, dia mendapat data bahwa hubungan antara gubernur dan wakil gubernur sudah kurang harmonis. "Saya sudah katakan apakah hal itu tidak bisa diatasi, apalagi mereka berdua memangku amanah kekuasaan rakyat. Tetapi agaknya susah," kata dia. Kristiadi menambahkan, apa pun hasil temuan di lapangan akan dilaporkan ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Tim tersebut akan berada di Lampung hingga Jumat (14/7). Dirjen Kesbangpol Depdagri, Sudarsono, yang juga masuk dalam tim tersebut mengatakan, Tim tersebut terpadu dibentuk oleh Mendagri atas petunjuk Presiden untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Lampung, terutama terkait sengketa Pilkada. "Kita masih mengumpulkan bahan guna mengevaluasi kinerja dan akan dilaporkan ke Mendagri," terang dia. Gubernur Lampung Sjachroedin ZP mengatakan, kehadiran tim yang berjumlah 11 orang itu, sangat bagus dan harus didukung. Dia pun mengungkapan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh tim tersebut. "Saya melaporkan sejak mulai dilantik semua berjalan normal. Namun begitu keluar putusan MA, ada yang salah menafsirkan seolah Alzier harus dilantik," kata dia. Terkait kemungkinan putusan apa yang bakal diterima, Gubernur Lampung itu pun menegaskan bahwa apa pun keputusan Presiden akan diterima dan terserah apa yang bakal diputuskannya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
