Anggaran Kemenperin dipotong Rp183,6 miliar

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memotong anggaran sebesar Rp183,6 miliar menyusul adanya permintaan dari Kementerian Keuangan tentang perlunya penghematan anggaran 7-10 persen dari total anggaran setiap kementerian atau lembaga pemerintah.

"Kemenperin telah memotong anggaran 2013 melalui RAPBN-Perubahan 2013 sebesar Rp183,6 miliar," kata Manteri Perindustrian MS Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR di Jakarta, Senin.

Pemotongan anggaran tersebut berasal dari kegiatan yang tidak dapat sepenuhnya direalisasikan seperti penyediaan konverter kit dalam program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG).

"Anggaran koverter kit tersebut tidak apa-apa jika dipotong sekarang karena pada tahun 2013 stasiun pengisian bahan bakar gas juga belum siap," kata Hidayat.

Pada awalnya, anggaran untuk pengadaan konverter kit sebesar Rp206,8 miliar, dan dengan adanya pemotongan sebesar Rp106,05 miliar tersebut hanya menyisakan Rp90,75 miliar yang diperuntukkan untuk pengadaan 4.000 unit konverter kit beserta pendukungnya.

"Program konversi tersebut masih tetap berjalan," ujar Hidayat.

Sementara untuk sisa anggaran sebesar Rp10 miliar akan dipergunakan untuk proses pengambilalihan pabrik aluminium Inalum dari Jepang.

Selain itu, anggaran kegiatan pembangunan pabrik minyak goreng di Sabulussalam Aceh sebesar Rp54 miliar dipotong Rp46,5 miliar sehingga sisa anggaran Rp7,5 miliar digunakan untuk penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pemotongan juga dilakukan terhadap dana cadangan dan dana non alokasi sebesar Rp31,07 miliar.

Pagu anggaran awal Kemenperin sendiri sebesar Rp3,26 triliun, dan dalam RAPBN-Perubahan 2013 dipotong sebesar Rp183,62 miliar beserta anggaran tambahan sebesar Rp77,08 miliar sehingga pagu anggaran Kemenperin dalam RAPBN-Perubahan menjadi sebesar Rp3,163 triliun. Selain itu, disetujui pula relokasi anggaran antarprogram dan antarkegiatan sebesar Rp17,5 miliar.

Berbeda dengan Kemenperin, Badan Standardisasi Nasional (BSN), tidak mengalami pemotongan anggaran dengan alasan masih banyak program yang harus direalisasikan, sehingga BSN masih mengantongi anggaran yang sama dengan pagu awal sebesar Rp98 miliar.