Wapres sebut koordinasi antarlembaga kendala turunkan kasus stunting

Medan (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kendala penurunan kasus anak stunting di daerah belum tercapai.

"Belum masif, koordinasi di daerah kan untuk stunting ada beberapa lembaga yang tangani. Cara kerjanya belum secara bersama melakukan upaya kerja bersama," kata dia usai meninjau Posyandu Balita Melur di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu.

Ia menjelaskan penurunan kasus stunting di Kabupaten Deli Serdang sudah mencapai 13,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen pada 2024.

Namun demikian, kasus stunting di tingkat Provinsi Sumatera Utara masih mencapai 21 persen sehingga diperlukan upaya percepatan agar target setiap provinsi bisa mencapai 14 persen pada 2024.

Menurut Ma'ruf, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting sudah cukup besar, yakni Rp30,4 triliun pada 2023.

Namun demikian, ia juga menilai bahwa dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi di lapangan.

Oleh karena itu, ia meminta peran gubernur dan kepala daerah berkoordinasi merealisasikan anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting, terutama pada daerah dengan kasus yang masih tinggi, seperti Sumatra Utara dan Sulawesi Barat.

"Saya minta BKKBN sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya terus menyasar daerah yang masih tinggi. Dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan akan tercapai 14 persen itu dengan kolaboratif itu," kata dia.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, yaitu Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi.