KESDM: Indonesia maksimalkan pembangunan PLTS menuju transisi energi

Maka jenis pembangkit listrik yang dimaksimalkan atau yang bisa paling banyak di bangun adalah PLTS seperti yang ada dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memaksimalkan pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menuju transisi energi listrik hijau hingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca.

“Maka jenis pembangkit listrik yang dimaksimalkan atau yang bisa paling banyak di bangun adalah PLTS seperti yang ada dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ida Nuryatin Finahari di Jakarta, Rabu.

Ida mengatakan, pembangunan PLTS dimaksimalkan karena paling mudah dan ongkosnya lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang lainnya.

Berdasarkan perhitungan ahli ketenagalistrikan, jarang mulai dari pembangunan infrastruktur PLTS hingga bisa beroperasi berlangsung paling lama tiga tahun.

Sementara, menurutnya, untuk pembangkit listrik yang lain seperti hidro, panas bumi atau geothermal membutuhkan waktu paling lama yakni 10 tahun sampai bisa berproduksi mengalirkan listrik.

Pernyataan tersebut disampaikan Ida dalam konferensi pers Hari Listrik Nasional ke-78 Enlit Asia 2023 yang bertajuk Strengthening Asean Readiness In Energy Transition.

Dia menyampaikan, berdasarkan data realisasi kapasitas terpasang EBT di wilayah pengusahaan PLN sampai dengan semester pertama 2023, pembangunan PLTS sudah mencapai sebesar 91,36 persen dari sebelumnya 89,87 persen tahun 2022.

PLTS terapung Cirata di Purwakarta, Jawa Barat menjadi salah satu dari tiga pembangunan PLTS terbesar yang dilakukan oleh pemerintah dua tahun terakhir.

PLTS terapung Cirata merupakan hasil kolaborasi antara subholding PLN Nusantara Power dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA) tersebut menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas daya sebesar 192 megawatt peak (MWp).

Meski demikian, dia menyebutkan, pemerintah membutuhkan dukungan kerjasama dari lembaga swasta dan masyarakat untuk melaksanakan upaya transisi energi hijau yang tidak hanya dari pembangunan PLTS saja.

Hal ini dikarenakan Kementerian ESDM mencatat secara keseluruhan persentase bauran ETB nasional baru mencapai 12,13 persen, sementara target nasional mesti mencapai hingga 23 persen pada tahun 2025.

“Semua harus terlibat aktif dalam kegiatan promosi, mencari investor sehingga target EBT bisa tercapai dalam dua tahun ini,” kata dia.

Baca juga: Presiden Jokowi: Pemenuhan kebutuhan listrik bergeser ke energi hijau