Baznas-KBRI kembangkan zakat bantu persoalan pekerja migran

Jika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi para PMI di Malaysia, program-program Baznas untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Kedua pihak sepakat mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk sejumlah program, khususnya kesehatan dan pendidikan bagi para PMI di Malaysia.

"Jika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi para PMI di Malaysia, program-program Baznas untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan," ujar Ketua Baznas RI Noor Achmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Kehadiran Baznas di KBRI Kuala Lumpur Malaysia merupakan rangkaian kunjungan kerja untuk menghadiri Konferensi Internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) 2023 yang diselenggarakan di Kedah, Malaysia, Kamis (19/10).

Wakil Kepala Perwakilan/Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur Rossy Verona mengatakan saat ini terdapat 450 ribu PMI yang terdata. Jumlah PMI di lapangan bisa jauh lebih banyak yang dapat mencapai tiga kali lipatnya.

Menurut Rossy, tugas dan fungsi Baznas dalam penanggulangan kemiskinan sangat relevan dengan tugas KBRI dalam perlindungan PMI.

"Permasalahan yang dialami PMI di Malaysia sangat banyak, namun anggaran untuk mengatasinya masih terbatas," kata dia.

Rossy merinci sejumlah persoalan yang kerap dihadapi PMI di Malaysia dan membutuhkan peran banyak pihak untuk menyelesaikannya.

Pertama, masalah pendidikan anak-anak PMI yang dalam peraturan Malaysia masih sulit untuk mendapatkan pendidikan formal, terutama karena masalah legalitas kewarganegaraan.

"Selama ini KBRI mendirikan sanggar belajar sebagai solusi pendidikan anak-anak ini. Gaji guru ditanggung secara gotong-royong oleh para PMI," ujar Rossy.

Untuk beberapa wilayah, Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Community Learning Centre (CLC) untuk memfasilitasi pendidikan anak-anak PMI di Malaysia, namun jumlahnya masih terbatas.

CLC merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat, khususnya oleh perusahaan perkebunan sawit, juga masyarakat lokal di sekitar Sabah-Sarawak. Program ini didukung dan dibina oleh Pemerintah Indonesia.

Selain masalah pendidikan, tempat penampungan PMI yang kondisinya tidak layak juga menjadi persoalan. Terutama masalah kesehatan. Shelter bagi ibu dan anak melampaui kapasitas, begitu pula bangunan kontainer untuk para PMI pria.

Persoalan ketiga, imbuh Rossy, yaitu terkait dengan penanganan anak buah kapal (ABK) yang kerap mengalami permasalahan.

Oleh karena itu, kata dia, KBRI menyambut baik kehadiran Baznas untuk bersama-sama mengatasi persoalan PMI di negeri jiran tersebut.