Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Bambang Soesatyo, mempertanyakan efektifitas pemberian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) akibat rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kalau pemerintah yakin efektif, pemerintah seharusnya berani membeberkan hasil dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dihentikan selepas Pemilihan Presiden 2009 itu. Berapa banyak warga miskin yang bisa atau sudah keluar dari selimut kemikinan berkat BLT itu?" tanya Bambang di Jakarta, Minggu.

Bila pemerintah tak mampu membeberkan hasil dari BLT, maka BLSM adalah tambal sulam dari program memerangi kemiskinan dan cermin inkonsistensi program pengentasan kemiskinan. 

Dia menuduh pemerintah tidak mempunyai program yang sistemik dalam memerangi kemiskinan. "Akibatnya, BLSM dan program sejenis lainnya selalu dipilih sebagai jalan keluar, manakala warga miskin dipastikan akan menerima dampak sangat serius dari sebuah kebijakan pemerintah, seperti halnya dengan kebijakan menaikkan harga BBM itu," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyebutkan proposal dana kompensasi dan kebiasaan memberi BLSM dan Raskin adalah cermin tidak percaya diri pemerintah dalam memerangi kemiskinan. 

"Untuk mengobati kekecewaan warga miskin sekaligus memperbaiki citra dan kinerja pemerintah di mata rakyat, digagaslah BLSM dan program sejenis lainnya," tuduh Bambang.

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013