BKKBN apresiasi penurunan stunting di Lampung

Bandarlampung (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat mengapresiasi percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Lampung.

"Upaya Lampung dalam menekan angka stunting patut diapresiasi, di mana angka stunting di daerah ini berada di angka 15 persen mendekati target nasional 14 persen," kata Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo seusai menghadiri Pertemuan Ilmiah Tahunan Himpunan Obstetric dan Ginekologi Social Indonesia (PIT HOGSI) XV di Bandarlampung, Rabu.

Ia menjelaskan secara nasional, angka stunting di Indonesia mencapai 21,6 persen, namun sudah ada penurunan 2,8 persen dalam waktu setahun terakhir.

Lampung, katanya, bisa menjadi contoh dan rujukan bagi daerah lain di Indonesia dalam menekan angka stunting.

"Lampung ini hebat, bisa menjadi contoh nasional, dengan penduduk yang lumayan banyak mencapai sembilan juta jiwa tapi angka stuntingnya 15 persen mendekati target nasional 14 persen, jadi kalau Lampung optimis saya," ujar dia.

Baca juga: Kepala BKKBN: TPK berperan ubah tiga pola pikir tentang keluarga sehat

Terkait dengan peran dokter spesialis kehamilan dan kesehatan reproduksi wanita (Obgyn) dalam menekan angka stunting, Hasto mengatakan, Obgyn berperan penting dalam penanganan stunting terutama dalam pencegahan bayi lahir prematur, tidak lahir kecil dalam artian dengan panjang badan bayi lahir tidak kurang dari 48 cm.

Ia juga menjelaskan Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) memiliki peran yang penting dalam penurunan stunting di Lampung.

Hal itu, lantaran HOGSI memiliki strategi dalam penurunan stunting, kematian pada ibu, dan kematian bayi.

"Penurunan stunting, kematian ibu dan kematian bayi HOGSI-lah yang paling memiliki strategi," katanya.

Dirinya berharap, akan ada program-program yang digulirkan sebagai tindak lanjut setelah adanya pertemuan ilmiah Pertemuan Ilmiah Tahunan HOGSI tersebut.

Baca juga: BKKBN minta satgas stunting Jambi matangkan strategi
Baca juga: BKKBN: Disparitas jadi tantangan pengendalian pertumbuhan penduduk